Pandangan Guru Besar UNJ: Gelar Pahlawan Nasional untuk Mantan Presiden adalah Penghormatan

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Abdul Haris Fatgehipon, menyatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden harus dipandang sebagai bentuk penghormatan negara. Menurutnya, gelar ini merupakan pengakuan terhadap jasa para pemimpin bangsa, bukan arena untuk memperpanjang luka sejarah atau menumbuhkan dendam politik.

Spiritual vs Kenegaraan: Apa yang Diperlukan Soeharto?

Abdul Haris menjelaskan bahwa secara spiritual, almarhum Presiden Soeharto tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional. Yang lebih dibutuhkan adalah doa dari bangsa Indonesia agar segala khilafnya diampuni. Namun, secara kenegaraan dan moral kebangsaan, pemberian gelar tersebut adalah simbol pengakuan yang penting terhadap peran setiap pemimpin dalam sejarah Republik Indonesia.

Mengenang Jasa Soeharto dalam Sejarah Indonesia

Sejarah, kata Abdul Haris, tidak bisa dihapus hanya karena perbedaan politik. Soeharto memiliki tempat penting dalam perjalanan bangsa. Perannya dimulai dari masa perjuangan, seperti dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memaksa Belanda menandatangani Perjanjian Roem-Royen, hingga pengakuan kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar 1949.

Sebagai Panglima Mandala, Soeharto juga memimpin operasi pembebasan Irian Barat. Ia tampil di saat genting ketika bangsa terancam perpecahan akibat peristiwa G30S/PKI. Abdul Haris mengutip pernyataan ulama besar KH Prof. M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa tanpa langkah cepat Soeharto melawan G30S/PKI, mungkin suara azan dan lonceng gereja tak lagi terdengar di Indonesia.

Kontribusi Soeharto dalam Pembangunan Nasional

Kepemimpinan Soeharto tidak hanya menyelamatkan stabilitas politik, tetapi juga mengangkat perekonomian nasional. Setelah masa krisis di era Presiden Soekarno, Soeharto membawa Indonesia menuju stabilitas dengan program Repelita. Perekonomian tumbuh dan Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada pangan.

Di sektor sosial, kebijakan pembangunannya seperti program Sekolah Dasar Inpres dan Puskesmas berhasil memperluas akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Soeharto juga dikenal sebagai motor penggerak kemajuan industri strategis nasional, seperti IPTN (sekarang PTDI) dan PAL.

Menyikapi Kebijakan Keras Orde Baru

Terkait kebijakan keras di masa Orde Baru, seperti penembakan misterius (Petrus), Abdul Haris mengajak masyarakat untuk menilainya dalam konteks zaman dan tantangan yang dihadapi saat itu. Membangun ekonomi memerlukan kestabilan politik dan keamanan. Tanpa stabilitas, investor tidak akan datang. Kebijakan keras tersebut lahir dari situasi darurat nasional.

Momen Rekonsiliasi Nasional

Abdul Haris menyerukan agar para elite dan generasi bangsa meneladani kebesaran jiwa para tokoh terdahulu. Peringatan Hari Pahlawan dan pemberian gelar Pahlawan Nasional sebaiknya menjadi momen rekonsiliasi nasional, bukan arena dendam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memaafkan tanpa melupakan sejarah.

Ia mencontohkan sikap Buya Hamka yang, meski pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno, tetap menjadi imam salat jenazah bagi Sang Proklamator saat wafat. Bahkan, dalam masa tahanannya, Buya Hamka menulis karya besar Tafsir Al-Azhar, menunjukkan keikhlasan dan kedewasaan spiritual.

Setiap Pemimpin Memiliki Bab Sejarahnya Masing-Masing

Setiap presiden, tegas Abdul Haris, memiliki jasa dan kekeliruan masing-masing. Namun, semuanya telah berperan dalam menjaga keberlanjutan negara. Mengakui jasa mereka bukan berarti meniadakan kritik, melainkan menegaskan kematangan bangsa dalam menghargai perjalanan sejarahnya sendiri.