Roy Suryo Jadi Tersangka: Diamnya Mahasiswa dan Kritik Beathor Soal Masa Depan Indonesia

Kapolda Metro Jaya secara resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik yang melibatkan nama mantan Presiden Joko Widodo. Penetapan tersangka ini mengguncang ruang publik, dengan polisi menyatakan surat penangkapan akan segera diterbitkan.

Di tengah sorotan publik, muncul pertanyaan kritis tentang peran mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Banyak yang mempertanyakan mengapa suara moral mahasiswa, yang dikenal sebagai penjaga nurani bangsa, justru tidak terdengar dalam kasus yang menyangkut integritas akademik dan legitimasi politik ini.

Ujian Besar bagi Hukum dan Integritas Akademik

Kasus ini telah berkembang menjadi ujian penting bagi sistem hukum Indonesia dan integritas akademik elite politik. Banyak analis menilai kasus ini menunjukkan kerapuhan tata kelola administrasi negara sekaligus menguji keberanian mahasiswa dalam menyikapi isu strategis nasional.

Sejarah Gerakan Mahasiswa vs Realitas Kini

Sejarah mencatat gerakan mahasiswa sebagai motor perubahan bangsa sejak 1966, 1974, hingga Reformasi 1998. Namun di era digital yang serba transparan ini, suara mahasiswa justru nyaris tak terdengar dalam menanggapi isu strategis seperti dugaan pemalsuan ijazah.

Peringatan Keras dari Beathor Suryadi

Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, menegaskan persoalan ini melampaui batas politik partisan. "Kalau benar ada pelanggaran administratif dalam dokumen kepresidenan, itu bukan soal Jokowi semata, tapi soal moral bangsa," tegasnya.

Beathor menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan tanpa tekanan politik. Ia juga menyindir kebisuan akademisi dan mahasiswa dengan pernyataan keras: "Mahasiswa itu pemilik masa depan bangsa. Kalau mereka diam saat kebenaran diuji, maka masa depan Indonesia bisa semakin gelap."

Refleksi Moralitas dan Kekuasaan

Kasus ini menjadi refleksi mendalam tentang tabrakan antara kekuasaan, pendidikan, dan moralitas di ruang publik. Kekhawatiran muncul bahwa tanpa pengawalan sosial yang kuat, praktik manipulasi administrasi dan akademik bisa menjadi preseden berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Jika kampus dan mahasiswa diam, maka kekuasaan akan semakin tak tersentuh. Kita akan kehilangan pilar moral bangsa," tambah Beathor.

Ancaman Kemunduran Demokrasi

Kebisuan kampus dalam kasus sebesar ini dapat menjadi indikator kemunduran demokrasi. Jika BEM sebagai simbol perlawanan intelektual membiarkan dugaan pelanggaran administrasi negara berlalu tanpa kritik, generasi penerus bangsa berisiko tumbuh dalam budaya kompromi terhadap kebenaran.

Seperti diingatkan mantan tahanan politik era Soeharto: "Kegelapan bangsa bukan datang dari orang jahat yang berbuat curang, tetapi dari orang baik yang memilih diam."