Kasus Repan Baduy: Korban Begal Ditolak RS Gara-gara Tak Punya KTP

"Pemerintah perlu memastikan masyarakat adat mendapat kemudahan memperoleh dokumen dasar dan pengakuan administratif agar hak-hak dasar mereka terlindungi," ujar Nurhadi.

Koordinasi Antar Instansi Diperlukan

Nurhadi menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta dinas kesehatan dan sosial daerah.

"Untuk kasus seperti ini harus ada protokol jelas: rumah sakit berikan pertolongan pertama, administrasi bisa dilengkapi kemudian," jelasnya.

Regulasi Jangka Panjang untuk Kesehatan Inklusif

Komisi IX akan mendorong regulasi yang menjamin akses layanan kesehatan tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat tanpa dokumen formal dalam kondisi darurat.

"Kami akan dorong program percepatan penerbitan KTP atau dokumen alternatif bagi komunitas adat yang belum tercatat secara formal," pungkas Nurhadi.

Kasus Repan harus menjadi momentum evaluasi sistem kesehatan nasional agar lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia tanpa diskriminasi administratif.