Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Setelah Panggil Bobby Nasution

Medan - Peristiwa kebakaran hebat melanda rumah Hakim Tipikor Medan Khamozaro Waruwu pada Selasa pagi, 4 November 2025. Insiden ini terjadi di Kompleks Taman Harapan Indah, Medan Selayang, yang menghanguskan seluruh bangunan hingga rata dengan tanah.

Kronologi kebakaran rumah hakim ini menarik perhatian publik karena terjadi hanya satu hari setelah Hakim Khamozaro meminta kejaksaan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi proyek jalan. Hakim dikenal sebagai figur tegas yang menekankan transparansi dalam proses hukum.

Permintaan Hadirkan Gubernur Bobby Nasution di Sidang Korupsi

Dalam sidang pengadilan Tipikor Medan sehari sebelum kebakaran, Hakim Khamozaro secara resmi meminta jaksa penuntut umum menghadirkan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk memberikan kesaksian terkait aliran dana dalam kasus korupsi proyek jalan. Permintaan ini dianggap sebagai langkah berani dalam penegakan hukum.

Respons Pihak Berwenang dan Bobby Nasution

Kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam untuk menentukan penyebab pasti kebakaran rumah hakim tipikor tersebut. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengingatkan semua pihak untuk menunggu hasil resmi penyelidikan sebelum menarik kesimpulan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan sidang jika secara resmi diminta kehadirannya. Pernyataan ini disampaikan langsung menanggapi perkembangan terkini kasus tersebut.

Implikasi Terhadap Sistem Peradilan Indonesia

Peristiwa kebakaran rumah hakim setelah meminta kehadiran pejabat tinggi dalam sidang korupsi menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kondisi penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan dan intimidasi, menjaga independensi peradilan sebagai pilar utama keadilan.

Insiden ini mengingatkan semua pihak tentang pentingnya perlindungan terhadap penegak hukum dan sistem peradilan yang bebas dari berbagai bentuk intervensi, demi menjaga kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia.