Mengembalikan Rasionalitas Whoosh Tanpa Impunitas

Oleh: Radhar Tribaskoro

Wacana penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh oleh Presiden Prabowo menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas tanggung jawab negara versus risiko bisnis dari keputusan politik masa lalu. Isu utamanya bukan sekadar teknis pembiayaan, tetapi kemampuan negara memperbaiki kesalahan tanpa membenarkannya.

Dilema Legitimasi Proyek Whoosh

Whoosh sejak awal diklaim sebagai proyek B2B (business-to-business) untuk menghindari beban APBN. Narasi "tidak menggunakan uang rakyat" menjadi fondasi legitimasinya. Namun realitasnya berbeda: biaya operasional dan kewajiban pembiayaan tidak sebanding dengan pendapatan tiket. Kekurangan finansial yang terjadi memunculkan pertanyaan krusial: siapa yang harus menanggung?

Tantangan Kenegarawanan Prabowo

Prabowo mewarisi proyek yang sudah jadi kebanggaan nasional. Membatalkannya berisiko dicap anti-pembangunan. Tantangannya adalah membedakan kontinuitas politik yang diperlukan dari kesalahan yang harus dikoreksi. Menggunakan APBN untuk utang Whoosh berarti mengesahkan kegagalan desain awal dan menormalisasi risiko privat yang ditanggung publik.

Dominasi Rasionalitas Politik atas Ekonomi

Keputusan pembiayaan Whoosh dengan APBN lebih didorong pertimbangan stabilitas politik jangka pendek, harmoni koalisi, dan menghindari gesekan dengan pemerintahan sebelumnya. Negara yang baik bertahan dengan kemampuan mengakui dan mengoreksi kesalahan, bukan menutupinya.

Whoosh sebagai Investasi Sosial vs Proyek Politik