KKHI Tetap Beroperasi di Musim Haji 2025, Kemenhaj Lanjutkan Negosiasi
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperjuangkan keberlangsungan operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) untuk musim haji tahun depan. Upaya diplomasi dan negosiasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi dan sejumlah rumah sakit setempat sedang dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan bagi jemaah Indonesia tetap berjalan.
Negosiasi dengan Rumah Sakit Saudi untuk Operasional KKHI
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan provider kesehatan Saudi, seperti Saudi National Hospital dan grup lainnya, masih berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tawaran kerja sama yang paling menguntungkan bagi jemaah haji Indonesia.
Dahnil menegaskan, "Kita ingin memastikan operasional KKHI kita berlangsung pada musim haji nanti. Sekarang masih dalam proses pembicaraan. Kita mau melihat tawaran-tawaran yang lebih menarik," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VIII DPR.
Sejarah Kendala dan Keberhasilan Diplomasi KKHI
Operasional KKHI pada haji 2025 sempat menghadapi tantangan ketika otoritas Arab Saudi awalnya tidak mengizinkan klinik beroperasi. Kebijakan saat itu mewajibkan semua jemaah haji dengan masalah kesehatan untuk langsung dirujuk ke rumah sakit setempat.
Namun, berkat komunikasi dan negosiasi yang gigih, Pemerintah Saudi akhirnya memberikan izin bagi KKHI untuk beroperasi dengan syarat adanya pengawasan dan kerja sama langsung dengan rumah sakit di Arab Saudi.
Visi Jangka Panjang: KKHI Beroperasi Sepanjang Tahun
Kemenhaj tidak berhenti pada operasional musiman. Dahnil menyampaikan visi jangka panjang agar KKHI dapat berfungsi sepanjang tahun, tidak hanya melayani jemaah haji tetapi juga jemaah umrah.
“Agar lebih efisien dan berguna, KKHI bisa kita gunakan untuk jemaah umrah kita yang sudah diasuransikan. Jika sakit, mereka bisa langsung masuk ke KKHI yang telah menjalin Kerja Sama Operasional (KSO) dengan rumah sakit setempat,” jelas Dahnil.
Manfaat Strategis Kerja Sama Operasional (KSO)
Penerapan skema KSO ini dinilai sangat strategis. Selain meningkatkan efisiensi layanan, KSO juga akan menghemat anggaran negara secara signifikan.
“KSO ini akan memotong banyak anggaran karena kita tidak lagi perlu menghabiskan dana untuk membeli alat kesehatan (alkes) secara besar-besaran setiap tahunnya. Inilah yang terus kita dorong,” pungkas Dahnil.
Artikel Terkait
Polisi Ungkap Motif Perampokan Sadis di Boyolali: Utang Judi Online
KPK Tetapkan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Baru Kasus Gratifikasi Rp2,5 Miliar
Pandji Selesaikan Pemeriksaan Kasus Dugaan Penistaan Agama di Polda Metro Jaya
Islah Bahrawi Tolak Wacana Polri Dibawah Kementerian, Desak Tetap di Bawah Presiden