Analisis Kereta Cepat Whoosh: Beban Utang, Ketergantungan China, dan Tantangan Fiskal Era Prabowo

Oleh: Gde Siriana Yusuf

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah berkembang menjadi lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Proyek ini kini mencerminkan tantangan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola warisan ekonomi era Jokowi, dengan kompleksitas antara keberlanjutan fiskal, ketergantungan pada Tiongkok, dan efisiensi pembangunan.

Realitas Pembiayaan Whoosh: Dari Estimasi ke Pembengkakan Biaya

Ketika diumumkan pertama kali tahun 2015, estimasi biaya proyek kereta cepat hanya US$5-6 miliar. Namun realisasinya membengkak hingga US$7,2-7,3 miliar (setara Rp115-120 triliun). Pembiayaan utama berasal dari China Development Bank (CDB) dengan porsi pinjaman luar negeri yang dominan.

Meski awalnya dipasarkan sebagai skema B2B tanpa jaminan pemerintah, praktik di lapangan menunjukkan keterlibatan APBN dan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan tertentu. Hal ini mengubah utang yang semula dianggap "di luar APBN" menjadi liabilitas publik terselubung.

Strategi Politik Prabowo: Klaim "Duitnya Ada" dan Diplomasi China

Pemerintahan Prabowo mengambil pendekatan berbeda dengan menegaskan kemampuan membayar cicilan utang sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Pernyataan ini bersifat ganda: meredam keresahan fiskal sekaligus menjaga hubungan strategis dengan Beijing.

Prabowo memilih kesinambungan daripada konfrontasi terhadap warisan Jokowi, dengan menempatkan Whoosh sebagai simbol kerja sama Indonesia-Tiongkok. Namun politik ini mengandung kerentanan dalam menyeimbangkan hubungan dengan Beijing sebagai penyandang teknologi dan kreditur besar, sambil mempertahankan kedaulatan fiskal.

Tantangan Operasional dan Tekanan Finansial

Dari sisi operasional, Whoosh menghadapi tekanan signifikan. Studi kelayakan awal memproyeksikan 50-76 ribu penumpang per hari, namun realitas hanya mencapai 16-20 ribu penumpang. Dengan tarif rata-rata Rp150-250 ribu, pendapatan operasional belum cukup menutup biaya operasi plus beban jasa utang.

Untuk mencapai titik impas, diperlukan peningkatan okupansi drastis, integrasi feeder transport yang lebih baik, penyesuaian tarif strategis, dan pengembangan pendapatan non-fare seperti real estate dan kargo.

Skenario Solusi dan Trade-off Kebijakan

Beberapa skenario realistis sedang dipertimbangkan:

• Restrukturisasi tenor panjang (40-60 tahun) yang menurunkan beban tahunan namun meningkatkan total biaya bunga jangka panjang
• Subsidi jangka panjang melalui Public Service Obligation (PSO) yang berpotensi menggerus ruang fiskal
• Konversi pinjaman ke ekuitas atau penjualan saham yang mengurangi liabilitas namun berisiko melepas kontrol domestik

Setiap opsi mengandung trade-off antara stabilitas fiskal, kedaulatan ekonomi, dan legitimasi politik.

Rekomendasi Kebijakan untuk Keberlanjutan Whoosh

Beberapa langkah krusial diperlukan untuk memastikan keberlanjutan proyek:

• Transparansi data utang, jadwal pembayaran, dan syarat kontrak dengan kreditur asing
• Audit independen terhadap proyeksi traffic dan model bisnis
• PSO terukur dengan Key Performance Indicator dan batas waktu jelas
• Akselerasi komersialisasi pendapatan non-fare
• Mekanisme pengawasan independen untuk proyek strategis

Masa Depan Whoosh: Warisan atau Beban?

Klaim pemerintah tentang kemampuan membayar cicilan Rp 1,2 triliun per tahun mungkin benar secara nominal, namun persoalan sesungguhnya terletak pada ketahanan fiskal jangka panjang, keadilan antar generasi, dan kepercayaan publik.

Kesuksesan Whoosh akan ditentukan oleh kemampuan Prabowo menyeimbangkan aspek fiskal, politik, dan teknis. Jika dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, Whoosh bisa bertransformasi dari "warisan utang" menjadi pelajaran kebijakan publik yang berharga. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang tepat, proyek ini akan dikenang sebagai infrastruktur berkecepatan tinggi dengan harga politik dan fiskal yang tinggi.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (iNFUS) dan kandidat doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran