Penolakan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Koalisi Sipil Ungkap 3 Dosa Besar

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari puluhan aktivis HAM, akademisi, rohaniwan, dan korban pelanggaran HAM masa Orde Baru secara tegas menolak rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Pernyataan penolakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Yayasan LBH Indonesia, Selasa (4/11/2025).

500 Anak Bangsa Tandatangani Pernyataan Penolakan

Lebih dari 500 anak bangsa telah menandatangani pernyataan bersama yang dikirim ke Istana Merdeka. Dalam pernyataan tersebut, koalisi menyebut pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto sebagai "pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan reformasi."

3 Alasan Fundamental Soeharto Tidak Layak Jadi Pahlawan

Mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman menegaskan tiga alasan mendasar penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto:

• Pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan
• Praktik korupsi masif selama pemerintahan
• Pemberangusan sistem demokrasi di Indonesia

Marzuki juga mengingatkan bahwa TAP MPR Nomor XI/1998 yang menyebut nama Soeharto sebagai sasaran pemberantasan KKN masih berlaku dan belum pernah dicabut secara resmi.

Korban Pelanggaran HAM Bersaksi

Kesaksian menyentuh datang dari Utati, penyintas peristiwa 1965 yang ditahan 11 tahun tanpa pengadilan di Bukit Duri. "Sampai sekarang saya belum merasa punya hak asasi. Kalau presiden yang melakukan begitu banyak tekanan pada kami mau diangkat jadi pahlawan, kami tidak rela," ujarnya dengan suara bergetar.