Demo Buruh KSPN 27 November 2025: 10.000 Buruh Tuntut Pemberantasan Impor Ilegal

- Senin, 03 November 2025 | 16:00 WIB
Demo Buruh KSPN 27 November 2025: 10.000 Buruh Tuntut Pemberantasan Impor Ilegal

10.000 Buruh KSPN Akan Demo di Kemenkeu 27 November 2025, Tuntut Pemberantasan Impor Ilegal

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) akan menggelar aksi unjuk rasa besar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 27 November 2025. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 10.000 orang buruh yang berasal dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Tuntutan Demo KSPN: Berantas Impor Ilegal dan Hukum Pelakunya

Aksi unjuk rasa ini digelar untuk menuntut pemerintah serius memberantas impor ilegal dan menghukum para pelakunya. KSPN menilai upaya pemerintah selama ini belum menunjukkan hasil yang konkret dalam memberantas praktik impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

Alasan KSPN Memilih Demo di Kementerian Keuangan

KSPN memilih Kemenkeu sebagai lokasi aksi karena menilai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menunjukkan komitmen serius untuk memberantas penyimpangan impor legal dan impor ilegal. Organisasi buruh ini berharap Menkeu baru dapat membersihkan institusi Bea Cukai yang dianggap sebagai 'sarang' praktik penyimpangan impor.

Presiden KSPN, Ristadi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Bea Cukai sebagai pintu masuk barang impor di bawah Kemenkeu dinilai tidak beres dalam mengatur arus impor, sehingga impor ilegal terus merajalela.

5 Tuntutan KSPN dalam Demo Kemenkeu 27 November 2025

Dalam aksinya nanti, KSPN akan menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:

  1. Meminta pemerintah memperketat importasi dengan kebijakan teknis seperti larangan terbatas (lartas), tindakan nontarif, BMAD, dan BMTP, sekaligus memberantas impor ilegal yang merusak industri dan lapangan kerja.
  2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menghukum pelaku impor ilegal, baik dari kalangan swasta maupun pejabat.
  3. Mendesak Kemenkeu, Kemendag, dan Kemenperin untuk memperkuat koordinasi guna menutup celah regulasi yang dimanfaatkan oleh penyelundup.
  4. Meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan serius terhadap matinya industri lokal dan PHK massal.
  5. Menyerukan seluruh pekerja dan masyarakat untuk bersatu melawan mafia bisnis yang merusak industri nasional.

Aksi demo buruh KSPN ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata menyelamatkan industri dalam negeri dari gempuran impor ilegal.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar