Meski tidak menanggung seluruh iuran, peran negara dalam program JKN sangat signifikan. Hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 283 juta penduduk Indonesia telah terdaftar dalam Program JKN.
Negara memberikan kontribusi besar melalui:
- Menanggung iuran untuk 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/Jaminan Kesehatan) via APBN.
- Menanggung iuran untuk 52,6 juta penduduk melalui pemerintah daerah (peserta PBPU Pemda).
- Menanggung iuran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri sebagai pemberi kerja.
- Memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000 untuk peserta PBPU Kelas III, sehingga iuran yang dibayar hanya Rp 35.000 dari total Rp 42.000.
Prinsip Gotong Royong dan Subsidi Silang
Program JKN merupakan perwujudan nyata dari semangat gotong royong bangsa Indonesia. Menurut Guru Besar FKM UI, Prof. Ascobat Gani, sistem ini memungkinkan adanya subsidi silang dari yang sehat ke yang sakit.
"Uang yang dikumpulkan BPJS Kesehatan itu milik peserta, disebut dana amanat. Bukan milik negara, karena bukan tax based," tegas Prof. Ascobat.
Dana tersebut harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Prinsip ini memastikan bahwa manfaat kembali lagi kepada peserta, dan pengelolaannya memerlukan kolaborasi semua pihak.
Dengan demikian, sistem iuran BPJS Kesehatan dirancang untuk menciptakan keberlanjutan dan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia melalui prinsip kegotongroyongan.
Artikel Terkait
Strategi Purbaya sebagai Striker Kabinet Prabowo Pulihkan Kepercayaan Publik
Banjir Hoi An Vietnam Tewaskan 13 Orang: Air Surut, Proses Pemulihan Dimulai
ASN di NTT Divonis 1 Tahun 10 Bulan Bui Akibat KDRT, Pemicunya BPKB Rusak
Polisi Tangkap AN, Pelaku Pemalakan Rumah Makan Pontianak yang Viral di Medsos