Kritik Menu Makan Bergizi Gratis Berujung Intimidasi oleh Penyedia Katering

Seorang wali murid mendapat perlakuan tidak semestinya setelah menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Dalam unggahannya, wali murid tersebut menyoroti ketidaklayakan menu yang disajikan dan melaporkan bahwa beberapa murid mengalami gejala keracunan makanan ringan.

Alih-alih menanggapi kritik dengan evaluasi dan perbaikan, pemilik dapur katering penyedia menu MBG yang dikenal memiliki pengaruh kuat di daerah tersebut justru merasa tersinggung. Tindakan yang diambil pun di luar prosedur yang semestinya. Pemilik dapur tersebut dilaporkan memerintahkan anak buahnya untuk melacak identitas dan lokasi sang wali murid yang mengkritik.

Eskalasi konflik terjadi ketika ibu dari pemilik dapur tersebut, didampingi sejumlah orang, mendatangi dan memberikan tekanan kepada wali murid pengkritik. Akibat tekanan yang intens, wali murid tersebut terpaksa membuat pernyataan maaf secara terbuka, sebuah tindakan yang diduga dilakukan di bawah paksaan.

Kasus intimidasi terhadap wali murid ini menjadi contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam suara kritis masyarakat. Kritik konstruktif seharusnya dijawab dengan evaluasi, perbaikan kualitas layanan, dan transparansi, bukan dengan taktik intimidasi atau persekusi yang justru merusak akuntabilitas program publik.

Insiden ini menyoroti pentingnya mekanisme pengaduan yang aman dan proteksi bagi whistleblower atau pengkritik kebijakan publik, serta mendesak perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah seperti MBG untuk memastikan kualitas dan keamanannya.