Polri Akui Anggota Terlibat LGBT dan Terpapar Radikalisme, Ini Langkah Penanganannya

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara terbuka mengakui keberadaan anggota yang terlibat perilaku menyimpang LGBT dan terpapar paham radikal. Pengakuan ini disampaikan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol. Anwar, dalam diskusi nasional "Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter".

Sanksi Tegas untuk Anggota Polri Pelaku Penyimpangan

Irjen Anwar menegaskan anggota Polri yang terbukti terlibat LGBT telah dikenai sanksi tegas. Hukuman yang diberikan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan demosi jabatan.

"Apakah (LGBT) ada di Polri? Ada. Ada yang sudah dipecat, ada yang didemosi. Kalau soal datanya, nanti bisa dibicarakan secara internal," ujar Irjen Anwar.

Kesulitan Deteksi LGBT dalam Rekrutmen Polri

Polri mengakui kesulitan mendeteksi kecenderungan LGBT sejak tahap rekrutmen. Hingga saat ini belum ada metode atau alat khusus untuk mengidentifikasi hal tersebut pada calon anggota.

"Kita masih mencari cara. Belum ada alat yang bisa mendeteksi sejak awal. Biasanya baru ketahuan setelah terjadi masalah di lapangan," tambahnya.

Radikalisme di Tubuh Polri Melalui Media Sosial

Selain isu LGBT, Polri juga menyoroti masalah penyebaran paham radikal. Dua polisi wanita (Polwan) di Maluku Utara tercatat terpapar radikalisme hanya melalui media sosial.

"Ada dua Polwan kita di Maluku Utara yang dulu terpapar. Hanya lewat medsos mereka bisa dicuci otak, lalu memilih keluar untuk bergabung dengan kelompok radikal," jelas Anwar.

Kelompok Polisi Cinta Sunnah dan Ancaman Wahabi

Irjen Anwar juga mengungkap keberadaan kelompok 'Polisi Cinta Sunnah (PCS)' yang menunjukkan indikasi mengarah ke paham Wahabi. Kelompok ini dinilai berpotensi menjadi pintu masuk ideologi ekstrem.

"Kalau ditelusuri, ujungnya adalah Wahabi. Dan Wahabi itu bisa mengarah ke terorisme. Di kepolisian, ada indikasi itu," tegasnya.

Strategi Polri Tangani Radikalisme dan LGBT

Sebagai langkah antisipasi, Polri rutin mengadakan pembinaan mental dan spiritual setiap Kamis melalui Zoom Meeting lintas agama. Upaya ini bertujuan memperkuat karakter anggota dan melawan propaganda digital.

"Kalau mereka bisa mencuci otak lewat medsos, kita juga harus melawan lewat media yang sama. Kita gunakan medsos untuk memperkuat karakter dan iman anggota," pungkas Anwar.