Mahfud MD Beberkan Kekhawatiran Jaminan Indonesia ke China untuk Proyek Kereta Cepat Whoosh

Pentingnya Investigasi Dokumen oleh KPK

Dalam penyelidikan dugaan korupsi Whoosh, Mahfud menekankan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah menemukan dan memeriksa dokumen perjanjian kontrak antara Indonesia dan China.

"Dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat," tegas Mahfud.

Sejarah Kontroversial Alih Mitra Whoosh: Jepang vs. China

Proyek kereta cepat awalnya digagas Jepang pada era Presiden SBY. Jepang, melalui JICA, telah melakukan studi kelayakan dan menawarkan investasi 6,2 miliar dolar AS dengan skema Government-to-Government (G2G), bunga pinjaman hanya 0,1% per tahun, dan tenor 40 tahun.

China kemudian muncul dengan tawaran yang berbeda:

• Nilai investasi awal 5,5 miliar dolar AS.
• Skema Business-to-Business (B2B) dengan kepemilikan 60% konsorsium BUMN Indonesia dan 40% konsorsium China.
• Bunga pinjaman 2% per tahun.
• Janji tidak membebani APBN dan transfer teknologi.

Pemerintah Indonesia akhirnya memilih proposal China, yang kemudian justru mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Biaya proyek membengkak dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 7,2 miliar dolar AS.

Dampak Finansial Whoosh pada BUMN

Pembiayaan proyek Whoosh yang 75%-nya berasal dari pinjaman China Development Bank memberikan tekanan keuangan berat, terutama pada PT KAI sebagai lead konsorsium BUMN (PSBI).

PSBI mencatat kerugian Rp 1,625 triliun pada semester I-2025, dengan porsi kerugian terbesar ditanggung PT KAI sebesar Rp 951,48 miliar. Beban ini berasal dari biaya operasional dan pengembalian utang proyek kereta cepat Whoosh.