Hasanuddin menegaskan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana proyek Whoosh dikelola secara profesional tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara. Subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek atau kegagalan pengelolaan investasi.
Pemerintahan Prabowo diingatkan untuk tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh.
Subsidi Harus Berdasar Argumentasi Ekonomi yang Kuat
SIAGA 98 menyatakan bahwa subsidi boleh diberikan, tetapi harus dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat. Subsidi bukan sebagai bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu.
Organisasi ini mendukung penuh sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN.
Artikel Terkait
Ibu-ibu Pengajian Gerebek Judi, Kapolres Asahan Beri Peringatan Mengejutkan Ini!
Siapa Sebenarnya Bos Program Makan Bergizi Gratis? Ini Penjelasan Dadan Hindayana
BAZNAS Buka Donasi Gaza: Inilah 4 Bidang Penting untuk Pulihkan Palestina
AHY Dikata Sindir Jokowi Soal Whoosh, Politikus PSI Sindir: Dia di Middle of Nowhere!