Transparansi Bisnis Pejabat Publik dipertanyakan
Fenomena "gurita bisnis seperti hantu" pada Bahlil Lahadalia menyoroti masalah mendasar dalam transparansi kekayaan pejabat publik. Di satu sisi, banyak nama perusahaan yang muncul dalam pemberitaan, namun di sisi lain bukti legal formalnya sulit diakses publik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang akuntabilitas pejabat dengan latar belakang konglomerasi bisnis. Masyarakat mengharapkan keterbukaan informasi yang komprehensif untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik.
LHKPN Bahlil Lahadalia: Total Kekayaan Rp 310,42 Miliar
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru di KPK untuk periode 2023, Bahlil Lahadalia tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 310,42 miliar.
Rincian komposisi kekayaannya adalah:
- Tanah dan bangunan: Rp 291,61 miliar (tersebar di Jayapura, Jakarta Selatan, Sragen, dan Gianyar)
- Kendaraan bermotor: Rp 98,4 juta (Toyota Harrier 2007 dan Honda CR-V 2010)
- Surat berharga: Rp 1,61 miliar
- Kas dan setara kas: Rp 17,09 miliar
- Utang: nihil
Dalam kurun lima tahun terakhir, kekayaan Bahlil mengalami peningkatan sebesar Rp 15,27 miliar, dari posisi Rp 295,15 miliar pada 2019 menjadi Rp 310,42 miliar di 2023.
Artikel Terkait
Gunungan Sampah di Tangsel Mulai Berkurang, Tapi Masih Ada yang Menggunung di Kolong Flyover
Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dari Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah
Fortuner Modifikasi Jadi Gudang Solar Ilegal, Bocor dan Bikin Warga Jatuh
Istri Oknum Polisi Gerebek Rumah Selingkuhan, Laporannya Mengambang Sejak Agustus