Sanae Takaichi Pecahkan Rekor, Tapi Hanya Bawa 2 Perempuan di Kabinet: Apa Alasannya?

- Sabtu, 25 Oktober 2025 | 17:42 WIB
Sanae Takaichi Pecahkan Rekor, Tapi Hanya Bawa 2 Perempuan di Kabinet: Apa Alasannya?

Sanae Takaichi Resmi Menjadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang

Jepang akhirnya memiliki perdana menteri perempuan pertama dalam sejarahnya, Sanae Takaichi. Ia secara resmi terpilih dan langsung membentuk kabinetnya yang dilantik pada Selasa malam, 21 Oktober.

Komposisi Kabinet Baru PM Takaichi Didominasi Konservatif

Menurut laporan Yomiuri Shimbun, Takaichi memilih anggota parlemen dari kalangan konservatif paruh baya dan muda. Kabinetnya hanya mencakup dua menteri perempuan, menunjukkan pembatasan yang jelas terhadap representasi gender di pemerintahan barunya.

Fokus Menjaga Harmoni Internal Partai Demokratik Liberal

Sebagai pemimpin Partai Demokratik Liberal (LDP), Takaichi lebih memprioritaskan keseimbangan antar faksi dalam partainya. Pendekatan ini membatasi ruang geraknya untuk memasukkan pilihan pribadi dalam seleksi anggota kabinet.

Profil Menteri Kunci di Kabinet Takaichi

Kecenderungan konservatif Takaichi tercermin dari penunjukan Minoru Kihara sebagai Kepala Sekretaris Kabinet dan Kimi Onoda sebagai Menteri Keamanan Ekonomi. Kihara sebelumnya menjabat sebagai penasihat khusus untuk mantan PM Shinzo Abe, sementara Onoda adalah politisi konservatif muda yang akan menangani kebijakan terkait orang asing - isu prioritas bagi Takaichi.

Kebijakan Fiskal dan Representasi Perempuan

Untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang agresif namun bertanggung jawab, Takaichi menunjuk Satsuki Katayama sebagai Menteri Keuangan dan Minoru Kiuchi sebagai Menteri Strategi Pertumbuhan.

Meski sebelumnya berencana memecahkan rekor lima menteri perempuan di kabinet sebelumnya, kenyataannya hanya dua perempuan yang masuk: Kimi Onoda dan Satsuki Katayama.

Rencana Kebijakan Pajak dan Kendala Politik

Dengan bergabungnya Partai Inovasi Jepang (JIP) ke koalisi pemerintah, Takaichi mempertimbangkan penurunan pajak makanan dan minuman menjadi 0% untuk periode terbatas dua tahun. Namun, rencana meningkatkan jumlah menteri perempuan terpaksa dikesampingkan karena terbatasnya anggota parlemen perempuan LDP yang memenuhi syarat.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar