Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa Terancam Reshuffle, Ini Penyebabnya

Ketegangan politik dilaporkan meningkat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa kini menjadi sorotan setelah menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Keputusan kontroversial ini memicu reaksi keras dari DPR dan menimbulkan ketegangan di internal kabinet.

Analisis Pakar: Purbaya Lemah Secara Politik

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Purbaya sangat berisiko secara politik. "Purbaya bukan orang partai, tidak punya jaringan perlindungan di DPR. Ia sangat lemah secara politik dan mudah diserang. Sekarang Komisi XI sudah mulai menyorotinya. Dalam bahasa intelijen, itu tanda-tanda operasi tekanan yang terstruktur," ujarnya.

Sumber Konflik: Penolakan Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Masalah bermula ketika Purbaya secara terbuka menolak wacana pemerintah menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menurutnya, beban tersebut seharusnya ditanggung oleh pihak konsorsium dan pemegang saham — bukan rakyat melalui anggaran negara.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari Komisi XI DPR yang menilai Purbaya bersikap kaku dan kurang komunikatif. Beberapa anggota dewan bahkan menuding pernyataan Purbaya "berpotensi mengganggu proyek strategis nasional".

Kekuatan Politik yang Berhadapan dengan Purbaya

Menurut analisis Amir Hamzah, Purbaya kini berhadapan dengan dua kekuatan besar: mantan Presiden Joko Widodo yang masih punya pengaruh besar pasca Pilpres 2024 dan Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh utama dalam proyek infrastruktur strategis.

"Purbaya menolak mekanisme pembiayaan yang selama ini dikelola kelompok pro-Luhut. Ini jelas benturan kepentingan besar. Kalau Purbaya bersikeras, dia akan diisolasi politiknya, lalu disikat lewat isu kinerja," kata Amir.

3 Tahapan Tekanan Politik terhadap Purbaya

Amir Hamzah menggambarkan tiga tahapan pola tekanan yang sedang berjalan terhadap Menteri Keuangan:

Tahap Pertama: Politisasi Media