Profesor Desak Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Minta Jokowi Bertanggung Jawab

Profesor Sulfikar Amir, sosiolog dari Nanyang Technology University Singapura, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung. Ia juga meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai pertanggungjawaban atas keputusan pembangunan proyek yang dinilai membebani keuangan negara.

Desakan Audit dan Pertanggungjawaban Proyek KCIC

"Proyek ini harus diaudit supaya tahu akar masalahnya. Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini," tegas Sulfikar dalam wawancara dengan Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.

Pernyataan ini muncul menyusul sikap Menteri Keuangan Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang KCIC senilai 95 persen. Menurut Sulfikar, keputusan tersebut mustahil diambil tanpa persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Data Minat Masyarakat dan Kinerja Penumpang KCIC

Survei yang dilakukan Sulfikar bersama tim Akbar Faisal pada 2022 menunjukkan rendahnya minat masyarakat terhadap KCIC. Dari responden yang sering bepergian Jakarta-Bandung, hanya 1,98% yang menyatakan akan selalu menggunakan kereta cepat, dan 5,87% cukup sering.

Data penumpang KCIC menunjukkan angka maksimum hanya 23.000 orang saat liburan, sementara hari biasa tidak sampai 15.000-16.000 orang. Padahal, untuk mencapai break even point, dibutuhkan 31.000 penumpang per hari dengan harga tiket Rp350.000 selama 35-40 tahun.

"Bahkan ekonom Faisal Basri almarhum mengatakan butuh 150 tahun baru bisa break even," ungkap Sulfikar.

Proyek KCIC Dinilai Tidak Layak Sejak Awal