Profesor Desak Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Minta Jokowi Bertanggung Jawab

Profesor Sulfikar Amir, sosiolog dari Nanyang Technology University Singapura, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung. Ia juga meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimintai pertanggungjawaban atas keputusan pembangunan proyek yang dinilai membebani keuangan negara.

Desakan Audit dan Pertanggungjawaban Proyek KCIC

"Proyek ini harus diaudit supaya tahu akar masalahnya. Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini," tegas Sulfikar dalam wawancara dengan Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.

Pernyataan ini muncul menyusul sikap Menteri Keuangan Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang KCIC senilai 95 persen. Menurut Sulfikar, keputusan tersebut mustahil diambil tanpa persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Data Minat Masyarakat dan Kinerja Penumpang KCIC

Survei yang dilakukan Sulfikar bersama tim Akbar Faisal pada 2022 menunjukkan rendahnya minat masyarakat terhadap KCIC. Dari responden yang sering bepergian Jakarta-Bandung, hanya 1,98% yang menyatakan akan selalu menggunakan kereta cepat, dan 5,87% cukup sering.

Data penumpang KCIC menunjukkan angka maksimum hanya 23.000 orang saat liburan, sementara hari biasa tidak sampai 15.000-16.000 orang. Padahal, untuk mencapai break even point, dibutuhkan 31.000 penumpang per hari dengan harga tiket Rp350.000 selama 35-40 tahun.

"Bahkan ekonom Faisal Basri almarhum mengatakan butuh 150 tahun baru bisa break even," ungkap Sulfikar.

Proyek KCIC Dinilai Tidak Layak Sejak Awal

Sulfikar menyebut proyek KCIC sebenarnya sudah dikaji tidak layak sejak awal. Studi Universitas Indonesia menyimpulkan proyek ini terlalu mahal dibanding tawaran Jepang yang menggunakan skema Government-to-Government (G2G) dengan biaya lebih murah.

"Jepang sudah mendesain Jakarta-Bandung yang nantinya bisa diperpanjang sampai Surabaya dengan pendanaan jauh lebih murah. Tapi kemudian mereka disalib oleh Beijing, dan itu sepenuhnya keputusan Jokowi," jelasnya.

Sejarah dan Perbandingan Teknologi Kereta Indonesia

Sulfikar mengingatkan Indonesia sebenarnya sudah mengembangkan teknologi kereta semi-cepat sejak era Presiden BJ Habibie pada 1995. Saat itu, PT INKA bersama PT KAI memproduksi kereta yang bisa menempuh Jakarta-Bandung dalam 2,5 jam.

"Proyek JB 250 dan JS 750 sudah dimulai Pak Habibie. Teknologi kita sudah ada, industri dan kompetensinya sudah siap," katanya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kereta Jakarta-Bandung menjadi hanya 2 jam perjalanan, Indonesia hanya butuh sekitar 10% dari biaya pembangunan kereta cepat.

Pelajaran Mahal untuk Tata Kelola Pembangunan

Sulfikar menekankan pentingnya mengaudit proyek untuk mengetahui akar masalah, termasuk mengapa terjadi cost overrun dari Rp66 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun, dan mengapa proyek diberikan ke China padahal yang melakukan studi kelayakan komprehensif adalah JICA Jepang.

"Kita harus mencari tahu kenapa masalah ini terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Prabowo tidak boleh mengulang dosa-dosa Jokowi," tegasnya.

Ia menekankan perlunya memperbaiki sistem tata kelola dan proses pengambilan keputusan untuk pembangunan yang dibiayai dana publik, menyebut ini sebagai pelajaran berharga yang sangat mahal bagi Indonesia.