Utang Kereta Cepat Whoosh: Danantara Bingung, Menteri Keuangan Tolak Bebankan ke APBN
PT Danantara dikabarkan sedang menghadapi kebingungan dalam membayar utang proyek kereta cepat Whoosh (KCJB) yang nilainya sangat besar. Kondisi ini memicu keinginan dari pihak internal Danantara agar utang tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak usulan tersebut. Penolakan ini disampaikannya meski ada tekanan dari elit kekuasaan, menunjukkan komitmen untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Soal Kereta Cepat
Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menjanjikan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan merugi. Janji ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan di Istana Bogor pada 2019, di mana Agus hadir dan menyatakan penolakannya terhadap proyek yang dianggapnya tidak layak.
“Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus. Saat diberitahu bahwa proyek ini tidak feasible, ekspresi Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek akan berjalan.
Pilihan China dan Isyarat dari Wantimpres
Agus juga mengungkap bahwa Jokowi menyatakan ide menggandeng China dalam proyek Whoosh adalah inisiatifnya sendiri, meski sebelumnya telah ada feasibility study bersama Jepang. Menurut Agus, pilihan ini mungkin didasari pada kenyamanan dan kedekatan selama dua periode pemerintahan.
Yang menarik, Agus mengaku sempat dicegah untuk bertanya lebih lanjut. “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.
Solusi dan Kekhawatiran Membayangi Program Prabowo
Menanggapi penolakan Menkeu, Agus menilai utang Whoosh akan sulit terlunasi. Dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dan bunga sekitar Rp2 triliun per tahun, proyek ini dinilai sangat memberatkan.
Agus mengkhawatirkan beban ini akan mengganggu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. “Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandasnya.
Sebagai solusi, Agus menyarankan Menteri Keuangan untuk segera duduk bersama dengan Danantara dan melibatkan Komisi XI DPR RI untuk mencari jalan keluar terbaik.
Pernyataan Resmi Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa KCIC kini berada di bawah naungan Danantara, yang telah memiliki manajemen dan sumber dividen sendiri. Ia mengungkapkan bahwa Danantara bahkan mampu mengantongi dividen sekitar Rp80 triliun dalam setahun.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegas Purbaya, menekankan pemisahan yang jelas antara tanggung jawab BUMN dan pemerintah.
Sumber: wartakota.tribunnews.com
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Anjlok Rp35.000 per Gram dalam Sehari, Buyback Ikut Terkoreksi
Polisi Periksa Tiga Terduga Pelaku Pengeroyokan Imam Masjid di Palopo
Everton Vs Manchester City 3-3: Drama Enam Gol, Doku Selamatkan The Citizens di Menit Akhir
Truk Tangki Modifikasi Muat 5 Ton Solar Terguling, Puluhan Kecelakaan Beruntun di Bangkalan