Kritik Pedas Politikus Demokrat Soal Kereta Cepat: Proyek Prestisius atau Pemborosan?

Kritik Tajam Didi Irawadi Syamsuddin terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, melontarkan kritik pedas terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kerap dijadikan simbol kemajuan. Menurutnya, proyek ini tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga dalam hal pembengkakan biaya, penumpukan utang, dan klaim keberhasilan yang dianggap berlebihan.

“Indonesia akhirnya punya kereta cepat. Tapi sayangnya, yang cepat bukan cuma lajunya juga pembengkakan biayanya, utangnya, dan klaim keberhasilannya,” ujar Didi Irawadi.

Pembengkakan Biaya dan Beban APBN

Didi menyoroti pergeseran janji awal proyek yang awalnya diklaim tanpa menggunakan dana APBN, berubah menjadi proyek yang menelan suntikan dana dari anggaran negara. “Dulu dijanjikan tanpa beban APBN, tapi sekarang justru rakyat ikut menanggung. Dari USD 6 miliar membengkak jadi lebih dari USD 8 miliar. Ini ironi dari slogan ‘tanpa uang rakyat’,” tegasnya.

Risiko Utang dan Ketidakefisienan

Lebih dari 75% pembiayaan proyek kereta cepat ini bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB). Didi mengingatkan adanya risiko jebakan utang dengan bunga dan tenor panjang yang dapat membebani generasi mendatang. Ia mengutip pernyataan Agus Pambagio, “Sekarang utangnya Rp116 triliun bom waktu yang akan dibayar anak cucu kita.”

Dari segi teknis, proyek ini juga dinilai tidak efisien. Mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dikutip mengatakan, “Untuk jarak segitu, kereta cepat tidak efisien. Tidak akan sebanding antara biaya dan manfaatnya,” terutama karena stasiun akhir berada di Padalarang, bukan di pusat Kota Bandung.

Harga Tiket yang Tidak Terjangkau

Harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp350 ribu dinilai jauh dari jangkauan masyarakat umum. Didi berpendapat, “Bagi banyak warga, kecepatan 40 menit bukan kebutuhan, tapi kemewahan. Di pelosok negeri, masih banyak pelajar menyeberangi sungai tanpa jembatan dan ribuan jalan desa rusak. Negara ini lebih sibuk membangun simbol kemajuan daripada pondasi kesejahteraan.”

Lemahnya Transparansi Proyek

Transparansi dan akuntabilitas publik juga menjadi sorotan. Didi menyatakan bahwa masyarakat hingga kini belum mendapatkan akses penuh terhadap isi kontrak dan struktur pembiayaan proyek. “Proyek publik semestinya disertai keterbukaan, bukan berlindung di balik label ‘proyek strategis nasional’,” ucapnya.

Didi menutup dengan pernyataan yang menohok, “Kereta cepat boleh melaju 350 km/jam, tapi tanggung jawab moral Jokowi dan para pejabat terkait tidak boleh selambat ini. Setiap kilometer rel adalah cicilan masa depan, setiap bunga pinjaman adalah beban generasi mendatang.”

Sumber: Kritik Keras Politikus Demokrat terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung