Pemerintah Cabut PIK 2 dari PSN, Prabowo Mulai Lucuti Dominasi 9 Naga?

Pemerintah secara resmi mencabut proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini dianggap menandai babak baru dalam arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai mulai melakukan "pembersihan" terhadap dominasi kelompok konglomerat besar.

Dasar Hukum Pencabutan Status PSN PIK 2

Langkah pencabutan PIK 2 sebagai PSN dituangkan dalam perubahan lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditandatangani pada akhir September 2025. Dalam dokumen resmi tersebut, proyek PIK 2 yang sebelumnya tercatat dalam sektor pariwisata resmi dihapus dari daftar PSN aktif.

Menurut sumber di Kemenko Perekonomian, keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa pengembangan kawasan PIK 2 lebih bersifat komersial properti ketimbang kepentingan publik strategis sebagaimana yang menjadi dasar penetapan sebuah proyek sebagai PSN.

Makna Politik Pencabutan PIK 2 dari PSN

Pengamat politik dan sosial Farid Idris menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo mulai melucuti peran dominan jaringan konglomerat lama yang selama ini menguasai ekonomi nasional, yang sering disebut sebagai "9 Naga".

"Selama ini PIK 2 selalu menggunakan status PSN sebagai tameng. Kini dengan pencabutan status itu, rakyat tidak lagi dibayangi ketakutan hukum atau kekuasaan. Prabowo sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadi tameng oligarki," ujar Farid Idris.

Menurut Farid, Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menata ulang peta ekonomi agar lebih berpihak pada pengusaha pribumi dan daerah, bukan hanya pada kelompok elit lama yang dekat dengan kekuasaan di masa pemerintahan sebelumnya.

Dampak Pencabutan Status PSN untuk PIK 2

Pantai Indah Kapuk 2 sebelumnya ditetapkan sebagai PSN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, dua kekuatan ekonomi besar yang selama ini dikenal punya jaringan kuat.

Sebagai PSN, PIK 2 mendapatkan berbagai fasilitas istimewa seperti kemudahan perizinan, percepatan izin tata ruang, hingga akses dukungan infrastruktur dari kementerian teknis. Dengan pencabutan status PSN ini, segala bentuk perizinan dan pengelolaan kawasan harus tunduk pada aturan umum pemerintah daerah tanpa proteksi politik dari pusat.

Respon Pasar dan Masa Depan Ekonomi Nasional

Kebijakan ini tidak tanpa risiko. Pasar modal merespons dingin dengan saham-saham perusahaan yang terafiliasi dengan proyek PIK 2 mengalami koreksi. Namun, bagi banyak pengamat, ini adalah harga yang harus dibayar untuk membangun ekonomi nasional yang lebih sehat.

Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo kerap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan investasi hingga ke daerah. Langkah mencabut PIK 2 dari PSN dianggap sejalan dengan prinsip bahwa "ekonomi harus tumbuh dari bawah, bukan hanya dari puncak piramida".

Ke depan, Prabowo disebut akan memperkuat dukungan pada sektor industri dasar, pertanian, energi rakyat, dan UMKM. Pencabutan status PSN PIK 2 menjadi momentum penting dalam perjalanan ekonomi-politik Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka dan berkeadilan.

Sumber: https://suaranasional.com/2025/10/14/pemerintah-cabut-pik-2-dari-psn-pengamat-prabowo-mulai-lucuti-9-naga/