Publik Jangan Terkecoh dengan Pemotongan Gaji, Dana Reses Rp 2,5 - 4 Miliar per Anggota DPR Tak Pernah Ada Transparansi

Najwa Shihab kembali menyoroti isu transparansi dalam politik Indonesia, terutama menyangkut pendapatan anggota DPR.

Menurutnya, terlalu banyak peristiwa di negeri ini yang berakhir misterius tanpa kejelasan, sehingga publik hanya disuguhi spekulasi.

Ia menegaskan, tuntutan publik melalui gerakan 17 8 seharusnya diarahkan pada reformasi yang nyata, bukan sekadar pemangkasan gaji DPR.

“Udah terlalu sering nih kita ada peristiwa di negeri ini yang berakhir dengan misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan: transparansi, reformasi, empati,” ujar Najwa.

Gaji DPR Bukan Masalah Utama

Menanggapi langkah DPR yang menurunkan gaji dari belasan juta menjadi sekitar Rp75 juta per bulan, Najwa menyebut hal itu bukan inti persoalan.

Baginya, gaji besar bisa saja wajar selama kinerja DPR benar-benar maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Aku enggak ada masalah kalian mau digaji berapa asal kalian kerja benar. Tapi kalau orang Indonesia sudah puas dengan pemotongan gaji saja, menurutku kita kalah di situ,” tegasnya.

Najwa mengingatkan bahwa sumber utama pendapatan DPR bukan hanya gaji, melainkan dana reses yang jumlahnya jauh lebih besar.