Gaji Gubernur Jabar Tembus Rp 32 Miliar, DPRD cuma Rp 3,9 Miliar

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono mengungkap tidak adanya pemangkasan anggaran untuk fasilitas dan tunjangan anggota dewan meskipun Pemprov Jawa Barat sedang melakukan efisiensi.

Ono menegaskan, anggaran untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat negara, maupun anggota DPRD, tidak termasuk dalam pos yang dapat dikurangi sebagaimana diatur dalam instrumen resmi pemerintah.

“Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, soal DPRD yang tidak terdampak efisiensi, memang begitu ketentuannya. Gaji dan tunjangan bagi pejabat negara, kepala daerah, ASN, dan pejabat daerah tidak termasuk dalam belanja yang bisa diefisiensikan,” kata Ono, Rabu 21 Mei 2025.

Menurutnya, satu-satunya penghematan yang dapat dilakukan adalah pada belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakilnya. Ia menyebut pengurangan anggaran tersebut dilakukan karena Gubernur Jabar tidak menggunakan seragam dinas yang telah disediakan.

“Gubernur  menolak memakai seragam PDH (Pakaian Dinas Harian), PDL (Pakaian Dinas Lapangan), dan PSL (Pakaian Sipil Lengkap). Jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar tersebut.

Ono mengaku tidak pernah menjahit kain seragam dinas yang diberikan kepada anggota dewan. Meski begitu, ia tetap menerima kain tersebut sebagai bentuk toleransi terhadap preferensi anggota dewan lain.