Sejarawan hingga Masyarakat Sipil Tolak Rencana Kemenbud Tulis Ulang Sejarah

“Dalam lingkup proses rekayasa itu tampak tertanam tujuan pokok kepentingan pemerintah untuk menegakkan suatu bangunan atau rekonstruksi sejarah monumental tertentu,” ujarnya. 

Sejalan dengan upaya mewujudkan visi serupa itu, lanjut Marzuki, lahirlah ilusi bahwa pemerintah seolah-olah telah mendapat mandat bangsa untuk menegakkan sejarah yang dirancangnya itu. 

“Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa,” pungkasnya.

Selain Marzuki Darusman, perwakilan AKSI yang hadir di RDPU ini adalah Wakil Ketua AKSI Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dan Sekretaris AKSI Ita Fatia Nadia. 

Adapun, anggota yang tergabung dalam AKSI yaitu Dr. Andi Achdian (Sejarawan), Prof. Dr. Asvi Warman Adam (Sejarawan), Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntak (Arkeolog), KH. Imam Aziz (Sejarawan NU), Jaleswari Pramowardhani (Direktur Lab45), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia), Pande K. Trimayuni (Penulis dan Peneliti Sosial), Amirrudin (Aktivis Hak Asasi Manusia), Astrid Reza (Sejarawan), dan Muhammad Fauzi (Sejarawan).

Selanjutnya, Mike Verawati (Ketua Koalisi Perempuan Indonesia), Iman Zanatul (Guru Sejarah), Irene Purwantari, (Peneliti Sejarah-ISSI), Razif (Sejarawan-ISSI), Rumekso Setyadi (Sejarawan), Dianah Kamilah (Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia), Indria Fernida (Museum Omah Munir), Rosniati Aziz (Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia), dan Nessa Theo (Ahli Sejarah Seni). 

Sumber: rmol

Foto: Suasana RDPU Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) dengan Komisi X DPR RI, Senin 19 Mei 2025/RMOL