Dedi Mulyadi Balas Kritikan KPAI: Bisa Lihat Dong Siswa Nangis Cium Kaki Ibunya, Ada Gak di Sekolah?

Dedi Mulyadi lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Kritikan KPAI usai Pelototi Program Dedi Mulyadi

Diberitakan sebelumnya, KPAI melayangkan kritikan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal program untuk mengirim siswa 'bermasalah' ke barak militer. Kritikan KPAI usai melakukan pemantauan dalam program tersebut. Berdasar temuan dari hasil pemantauannya, KPAI menyebut bahwa mayoritas anak yang dikirim ke barak melakukan kenakalan berupa bolos dan tidur di kelas.

“Yang tertinggi bolos sekolah dan sering tidur di kelas,” kata Ketua KPAI Ai Maryati, Minggu (18/5/2025).

Padahal, target utama program ini ialah anak-anak yang melakukan tawuran. Namun, jumlah anak-anak yang melakukan tawuran dan dikirim ke barak menempati posisi ketiga.

“Ini berbeda nih, tawuran malah yang kami temukan itu terbanyak ketiga,” ujar Ai.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah. [Dok. Pribadi]

KPAI juga menyoroti perlunya program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak ini agar tepat sasaran dan efektif menangani siswa bermasalah.

Ai juga mempertanyakan siswa pascapendidikan di barak memang berubah perilakunya menjadi lebih baik atau justru akan mendapat tekanan karena dianggap sebagai ‘alumni’ barak.

“Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini tercermin dari adanya praktik diskriminatif dan tidak dilibatkannya anak dalam proses, yang kemudian menimbulkan stigma negatif seperti label anak nakal atau anak bermasalah terhadap peserta program,” beber Ai dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (16//2025).

KPAI menilai perlu ada asesmen yang jelas dalam program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak. Sebab, KPAI menekankan adanya kompleksitas dalam kategorisasi anak yang disebut nakal.

Selain itu, KPAI juga menegaskan agar pendidikan anak di barak memerlukan pedoman yang jelas agar tidak mengganggu mental anak.

“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakukan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar," tandas Ai Maryati.

Sumber: suara

Foto: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berbincang dengan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer. (ist)