Lemhannas Buka Kursus Pemantapan Kepala Daerah, 25 Bupati dan Wali Kota Ikuti Pembekalan

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) memulai Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KKPD) Angkatan III Tahun 2026. Sebanyak 25 kepala daerah terdiri dari 23 bupati dan 2 wali kota mengikuti kegiatan ini dengan mengenakan seragam loreng khas militer.

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan program ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah. "Untuk memberikan satu penguatan terhadap kapasitas kepemimpinan pemerintahan daerah agar mereka memiliki wawasan kebangsaan, memiliki sikap patriotik, bekerja secara sungguh-sungguh untuk membangun daerahnya dengan kepemimpinan yang kuat dan tangguh," ujar Ace di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).

Pembekalan tidak hanya berlangsung di dalam negeri. Pekan depan, seluruh peserta akan diterbangkan ke Singapura untuk mengikuti pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. "Minggu depan para peserta nanti akan berangkat ke Singapura untuk mendapatkan pendidikan di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore," jelasnya.

Selama di Singapura, fokus utama pendidikan adalah pelayanan publik. Materi yang diberikan mencakup pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga sistem pemerintahan berbasis digital. "Mereka nanti akan diberikan beberapa pengetahuan terutama tentang pelayanan publik ya. Misalnya seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah, bagaimana penggunaan digital di dalam sistem pemerintahan, dan juga aspek-aspek yang lain," papar Ace.

Para kepala daerah juga diwajibkan turun ke lapangan untuk melihat langsung operasional pusat-pusat pelayanan publik di Singapura. Pemilihan negara tersebut didasari oleh standar pelayanan yang sudah teruji. "Nanti akan melakukan kunjungan lapangan ke pusat-pusat pemerintahan yang selama di Singapura memang memiliki pelayanan kepada masyarakat," pungkas Ace. "Dan kita tahu bahwa hingga saat ini saya kira Singapura merupakan negara yang memiliki best practices dalam hal pelayanan publik," sambungnya.