Ekspor Listrik ke Singapura Terkendala Negosiasi Harga Jual

Rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura masih menemui kendala pada penentuan harga jual. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa negosiasi harga menjadi titik kritis yang belum mencapai kesepakatan.

Bahlil menjelaskan, regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penetapan harga listrik pada pemerintah, bukan badan usaha. Oleh karena itu, harga yang akan disepakati harus memberikan keuntungan seimbang bagi kedua negara.

"Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).

Meski proses negosiasi masih berlangsung, Bahlil menilai perkembangan kerja sama ini positif. Ia optimistis titik temu akan segera tercapai.

Ekspor listrik merupakan salah satu dari 26 kesepakatan yang dijalin Indonesia dengan Singapura. Selain sektor energi, pertemuan kedua negara juga membahas kerja sama bilateral di bidang perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.

Dari total 26 kesepakatan, sebanyak 18 merupakan kerja sama antarpemerintah, sedangkan delapan lainnya merupakan kerja sama antarpelaku usaha.

Rencana perdagangan listrik lintas batas ini menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Namun, penyelesaian negosiasi harga tetap menjadi penentu agar kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan.

Kesepakatan harga yang seimbang dinilai penting agar ekspor listrik tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia serta mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.