Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza, Uji Ketulusan Israel dan Sekutu

Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan Gaza-nya dan menyatakan siap menyerahkan administrasi sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan Palestina yang diusulkan dalam kerangka kerja Dewan Perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Langkah ini mengubah peta perdebatan politik yang selama hampir tiga tahun didominasi klaim Israel dan sekutu Barat bahwa kekuasaan Hamas menjadi hambatan utama perdamaian.

Selama ini, Israel dan sekutunya berargumen bahwa perang genosida di Gaza tidak bisa berakhir selama Hamas berkuasa, dan masa depan Gaza bergantung pada penggantian Hamas dengan administrasi alternatif. Kini, dengan pengumuman tersebut, uji ketulusan klaim itu pun terbuka: jika pemerintahan sipil Hamas memang penghalang, maka badan non-Hamas harus bisa diterima.

Pemerintah teknokrat yang diusulkan terdiri dari para profesional Palestina insinyur, ekonom, pengacara, dan administrator bukan politisi partai. Mereka bertugas menjalankan sekolah, rumah sakit, layanan publik, dan rekonstruksi. Anggotanya bukan pejabat Hamas dan tidak dipilih pada platform partisan. Namun, hampir segera, keberatan baru muncul.

Pertanyaan tentang perlucutan senjata, pengaturan keamanan, pengawasan, dan siapa yang menyetujui administrasi itu kini menjadi ujian berikutnya. Pola ini sudah biasa: setiap kali warga Palestina mendekati satu formula politik, kondisi lain muncul. Ketika Hamas memenangkan pemilu 2006, hasilnya ditolak, diikuti isolasi politik, penangguhan bantuan, dan pembatasan Israel.

Pertanyaan mendasarnya kini lebih besar dari Hamas: siapa yang diizinkan mewakili warga Palestina? Jika perwakilan terpilih tidak diterima, rekonsiliasi dianggap ancaman, dan administrasi teknokrat tunduk pada persetujuan eksternal, dari mana legitimasi politik Palestina berasal?

Setiap bangsa memperdebatkan politiknya sendiri. Warga Palestina tak berbeda; mereka tidak setuju soal kepemimpinan, tata kelola, dan strategi. Namun, yang membedakan adalah legitimasi institusi politik mereka berulang kali dibentuk oleh aktor eksternal. Pemerintah Israel berturut-turut menolak bentuk perwakilan yang mengarah pada kedaulatan bermakna, melalui penolakan hasil pemilu, perluasan permukiman, atau kendali keamanan jangka panjang atas Gaza.

Hamas tetap gerakan bersenjata, dan Israel mengutip masalah keamanan untuk mempertahankan kendali militer. Warga Palestina sendiri terpecah. Namun, semua itu tak menjawab pertanyaan siapa yang berhak memutuskan masa depan Gaza. Pertanyaan itu bukan hanya soal representasi, melainkan juga kekuasaan.

Administrasi Tanpa Kedaulatan

Banyak diskusi internasional berasumsi bahwa mengubah siapa yang mengadministrasi Gaza akan mengubah perilaku Israel. Namun, pengalaman terkini tak mendukung itu. Operasi militer Israel berlanjut meski ada gencatan senjata, kekerasan di Tepi Barat meningkat, warga Palestina terus dibunuh, rumah dihancurkan, dan pengungsian berlanjut. Bencana kemanusiaan bukan semata akibat siapa yang memerintah Gaza, melainkan juga kendali militer, politik, dan ekonomi Israel atas kehidupan Palestina.

Pasukan Israel masih menduduki sebagian besar Gaza, mempertahankan zona militer, dan melakukan serangan. Administrasi teknokrat Palestina akan bertanggung jawab mendistribusikan bantuan, membangun rumah sakit, memulihkan listrik, namun hampir tanpa otoritas atas kondisi yang menghasilkan krisis. Israel bisa terus mengendalikan perbatasan, ruang udara, dan garis pantai. Pergerakan orang dan barang tunduk pada persetujuan Israel. Bahan rekonstruksi bisa dibatasi. Serbuan militer bisa berlanjut kapan saja.

Warga Palestina akan memiliki badan pengatur, tetapi bukan pemerintahan mandiri sejati. Mereka mengelola konsekuensi kehancuran tanpa otoritas politik mencegah terulangnya. Bahayanya, masa depan Gaza menjadi administrasi tanpa kedaulatan, tanggung jawab tanpa kekuasaan, dan tata kelola tanpa kebebasan. Ada perbedaan mendalam antara pemerintahan mandiri dan otonomi yang dikelola: yang satu memungkinkan bangsa menentukan masa depannya, yang lain meminta mereka mengadministrasikan ketergantungan sendiri.

Pemerintah teknokrat mungkin efisien mendistribusikan bantuan dan memulihkan layanan, tetapi jika beroperasi di bawah kendali eksternal permanen tanpa otoritas atas perbatasan, keamanan, atau kehidupan politik, itu bukan perwakilan Palestina, melainkan manajemen ketergantungan.

Selama beberapa dekade, warga Palestina diberi tahu bahwa perdamaian membutuhkan pemimpin, institusi, atau struktur politik berbeda. Kini, jika struktur mulai berubah, komunitas internasional menghadapi ujian konsistensi. Jika hambatan benar-benar tata kelola Hamas, maka administrasi teknokrat kredibel harus menciptakan ruang untuk rekonstruksi, pembaruan politik, dan pemilu Palestina. Ini harus memungkinkan warga Palestina membangun kembali bukan hanya rumah, tetapi juga institusi politik.

Namun, jika kondisi baru hanya menggantikan yang lama operasi militer berlanjut, rekonstruksi terhambat, administrasi Palestina tetap bawahan kendali eksternal maka sulit berargumen bahwa Hamas adalah masalah sentral. Masa depan Gaza tidak boleh ditentukan oleh apakah satu faksi menggantikan faksi lain, melainkan oleh apakah warga Palestina akhirnya diberikan hak yang orang lain anggap remeh: hak memutuskan siapa yang memerintah mereka. Sampai hak itu diakui, mengubah nama di pintu kantor pemerintah hanya mengubah administrasi, bukan menyelesaikan konflik politik.