Politisi Sipil Dinilai Merendahkan Martabat Demi Dukungan Militer, Pengamat Sebut Supremasi Sipil Terancam

- Sabtu, 27 Juni 2026 | 06:00 WIB
Politisi Sipil Dinilai Merendahkan Martabat Demi Dukungan Militer, Pengamat Sebut Supremasi Sipil Terancam

Sejumlah politisi sipil dinilai rela merendahkan martabat demi mendapatkan dukungan dari militer. Fenomena ini memicu pertanyaan kritis tentang masa depan supremasi sipil di Indonesia.

Alih-alih memperkuat posisi sipil dalam pemerintahan, sebagian politisi justru menunjukkan sikap tunduk dan menghamba kepada institusi militer. Perilaku ini, menurut pengamat, bukanlah soal kemampuan atau ketidakmampuan orang sipil dalam hal-hal teknis semacam menyeterika atau merapikan tempat tidur keterampilan yang kerap dijadikan tolok ukur kedisiplinan militer.

"Bahkan sampai menyeterika dan merapikan tempat tidur, orang-orang sipil ini merasa dirinya tidak mampu. Kalau keterampilan dasar, keterampilan tukang yang remeh begini saja tidak bisa, maka wajar negara ini harus diurus oleh militer?" tulis pengamat politik Made Supriatma dalam analisisnya.

Made menegaskan bahwa perbandingan antara sipil dan militer dalam hal keterampilan rumah tangga semacam itu sebenarnya tidak relevan. Anggota militer, menurutnya, belum tentu lebih rapi atau lebih baik dalam menyeterika atau merapikan tempat tidur dibandingkan kebanyakan orang non-militer. Persoalan inti, kata dia, bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada mentalitas politisi sipil yang sengaja merendah di hadapan militer.

"Ini adalah soal keinginan politisi-politisi sipil untuk tunduk dan ndlosor ke militer hingga tingkat terendah dengan harapan mereka bisa mendapatkan dukungan faksi bersenjata ini menghadapi lawan-lawannya yang juga sipil," ujarnya.

Mentalitas ini, lanjut Made, hanya berorientasi pada kekuasaan. Ketika politisi sipil bersedia menjilat hingga ke titik terendah, seruan tentang supremasi sipil menjadi omong kosong belaka. "Berhentilah berteriak 'supremasi sipil'! Tidak ada gunanya," tegasnya.

Kritik ini disampaikan Made dengan menyoroti kondisi di Kementerian Sosial yang saat itu dipimpin oleh Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul. Menurut Made, Gus Ipul adalah sosok yang sangat kuat pengaruhnya di sebuah organisasi agama. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mantan pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dikenal memiliki latar belakang ideologi kiri dan disebut-sebut ingin melakukan "revolusi dari istana."

"Saya geleng-geleng kepala. Ini konsepnya bagaimana?" tanya Made.

Ia menilai, jika para politisi sipil saja tidak mampu mengajarkan anak-anak mereka keterampilan dasar seperti menyeterika dan merapikan tempat tidur yang seharusnya sudah dikuasai sejak kelas 3 SD maka mustahil bagi mereka untuk mewujudkan cita-cita besar seperti revolusi, membangun negara maju, atau menciptakan negara industri yang inovatif.

"Kalau kau tidak bisa mengajari anak-anakmu menyeterika dan merapikan tempat tidurnya sendiri, keterampilan yang harus sudah dia kuasai sejak kelas 3 SD, maka berhentilah berilusi membuat revolusi! Berhentilah bermimpi membuat negara maju, negara super power, negara industri yang inovatif!" pungkasnya.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini