Belajar dari Program Makan Gratis AS, Pengelolaan Kantin Sekolah Dinilai Lebih Efisien Ketimbang Libatkan Vendor

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan di Indonesia bukanlah sebuah kebijakan yang lahir dari ruang hampa. Di Amerika Serikat, program serupa yang dikenal dengan Free Lunch Program sudah berjalan sejak tahun 1946. Meski sama-sama bertujuan memberikan asupan makanan bagi anak sekolah, perjalanan panjang program di Amerika menawarkan sejumlah pelajaran berharga yang bisa diadaptasi di Tanah Air.

Salah satu catatan paling menarik dari sejarah program tersebut adalah soal pengelolaan. Selama kurang lebih 25 tahun pertama, makanan di sekolah-sekolah Amerika diurus langsung oleh kantin sekolah. Baru setelahnya, pemerintah mengizinkan pihak ketiga atau vendor masuk untuk menangani penyediaan makanan. Keputusan untuk tidak terburu-buru melibatkan vendor ini punya konsekuensi positif. Kantin sekolah tetap hidup, pedagang kecil di sekitar sekolah bisa terberdayakan seperti yang terjadi di Indonesia dan yang terpenting, kualitas makanan lebih mudah dikontrol. Bahkan setelah vendor diperbolehkan beroperasi di sebagian sekolah, regulasi yang mengikat mereka sangat ketat.

Hal lain yang patut dicermati adalah sasaran penerima manfaat. Tidak semua negara bagian di Amerika memberikan program ini kepada seluruh siswa. Data tahun ajaran 2023-2024 menunjukkan rata-rata penerima MBG di Amerika hanya sekitar 30 juta siswa. Dari jumlah itu pun, sebagian masih membayar dengan harga murah, bukan sepenuhnya gratis. Prinsipnya jelas: yang lebih diutamakan bukanlah menggratiskan semua orang, melainkan memastikan kualitas makanan terjaga dan tidak ada kasus keracunan.

Model pengolahan makanan juga menjadi pembeda. Di Amerika, sebagian besar makanan diolah langsung di kantin sekolah dan dikelola secara internal. Hasilnya, makanan lebih segar dan fasilitas kantin sekolah menjadi lebih baik. Kondisi ini menarik untuk dibandingkan dengan Indonesia, di mana banyak sekolah justru tidak memiliki kantin. Alih-alih menjadi kendala, program MBG justru bisa menjadi momentum untuk membangun atau memperbaiki fasilitas kantin di sekolah-sekolah yang selama ini tidak memilikinya.

Soal anggaran pun menjadi sorotan. Dengan alokasi biaya per porsi yang hanya sekitar Rp15 ribu, pengelolaan internal melalui kantin sekolah dinilai lebih maksimal. Sebab, jika makanan dipasok oleh vendor, pasti ada margin keuntungan yang diambil, sehingga harga pokok produksi bisa turun menjadi sekitar Rp10 ribu hingga Rp13 ribu per porsi. Dengan pengelolaan mandiri, setiap rupiah bisa digunakan secara lebih efisien untuk bahan baku dan kualitas gizi.

Catatan ini disampaikan sebagai bahan masukan bagi Badan Gizi Nasional, dengan harapan program MBG di Indonesia bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran fokus terlebih dahulu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.