Presiden Prabowo Sebut Ada Pihak Bayar Demonstran, Pengamat: Peringatan Keras Pemerintah soal Demo Tak Murni

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang membayar aksi demonstrasi. Pernyataan itu langsung ditangkap sebagai sinyal keras bahwa pemerintah memantau setiap gelombang protes yang terjadi belakangan ini.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai peringatan tersebut bukan sekadar pernyataan biasa. Menurutnya, pernyataan itu secara spesifik menyasar demonstran yang digerakkan oleh kepentingan tertentu untuk melawan kebijakan politik pemerintah.

“Itu semacam warning bahwa setiap aktivitas demonstrasi dalam pantauan kekuasaan. Dan pastinya pemerintah punya data mana demonstrasi yang murni dan demonstrasi tak murni yang digerakkan oleh kepentingan politik tertentu,” ujar Adi kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Adi menilai, pernyataan Presiden Prabowo muncul karena demonstrasi yang terjadi belakangan dinilai dapat menurunkan citra pemerintah. Ada kekhawatiran bahwa aksi-aksi tersebut tidak sepenuhnya lahir dari keresahan rakyat, melainkan ditunggangi oleh kelompok politik tertentu.

“Itu artinya, demonstrasi yang terjadi belakangan dinilai ada yang menunggangi untuk men-downgrade citra pemerintah. Itu makna yang paling mungkin ditafsirkan dari pernyataan tersebut,” katanya.

Meski demikian, Adi mengakui bahwa publik tidak bisa mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap aksi unjuk rasa. “Persisnya apa yang terjadi seperti apa, tentu publik tak tahu persisnya seperti apa,” tambahnya.

Dalam pandangan Adi, setidaknya ada dua tipologi demonstrasi yang sudah lama dikenal. Pertama, demonstrasi yang murni lahir dari kepentingan rakyat dan jauh dari intervensi pihak manapun. Jenis demonstrasi ini dinilai independen dan ideal karena benar-benar memperjuangkan nasib rakyat.

“Demo semacam ini dianggap independen dan ideal, karena murni untuk perjuangkan nasib rakyat serta menolak segala bentuk intervensi pihak manapun,” ujarnya.

Kedua, ada demonstrasi yang di atas kertas tampak membela rakyat, tetapi pada saat yang sama berkelindan dengan kepentingan politik tertentu. Tipologi seperti ini, menurut Adi, sudah terjadi sejak lama dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membaca dinamika protes di lapangan.