Prabowo Peringatkan Menteri: Tertibkan Birokrasi yang Akali Perintah Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk segera menertibkan para birokrat di bawah komando mereka. Pengalaman puluhan tahun berkarier di pemerintahan, menurut Kepala Negara, kerap disalahgunakan oleh sejumlah oknum birokrat untuk melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Peringatan tegas itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Acara tersebut berlangsung di kompleks gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku memahami betul berbagai modus yang kerap dimainkan oleh birokrat nakal. Ia menyebut, perintah presiden kerap kali bisa “diakali” melalui berbagai cara, baik melalui penerbitan peraturan menteri, peraturan teknis, maupun sekadar rekomendasi yang menghambat kebijakan.

“Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga mengingatkan bahwa para birokrat memiliki keunggulan berupa pengalaman panjang karena telah lama mengabdi di pemerintahan, sementara masa jabatan menteri paling lama hanya lima tahun itu pun jika tidak terkena perombakan kabinet di tengah jalan. Situasi ini, menurutnya, kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk memperdaya pimpinan.

Salah satu contoh tipu daya yang paling umum, menurut Prabowo, adalah meminta tanda tangan pimpinan di waktu yang tidak tepat. “Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden menekankan bahwa tidak ada negara maju yang berhasil tanpa memiliki sistem pelayanan publik yang unggul. “Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah atau birokrasinya lemah,” tegasnya.

Prabowo pun menyerukan tekad bersama untuk terus membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan bebas dari korupsi. “Kita harus bersama-sama menjaga semua,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden meminta seluruh jajaran, termasuk pemerintah daerah, untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi di masing-masing wilayah. Ia mengingatkan agar para pejabat tidak ragu menindak setiap pelanggaran yang terjadi.

“Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” ungkap Prabowo.

Tak hanya menyoroti birokrat nakal, Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk menghapus praktik pengawalan ilegal atau backing yang dilakukan aparat terhadap pengusaha nakal. Ia mencontohkan, para pelaku usaha ilegal kerap memiliki pelindung dari kalangan aparat berwenang.

“Tapi biasanya mereka-mereka (pengusaha) itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak ‘hijau’ ya ‘coklat’,” kata Prabowo.

Presiden pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja birokrat dan aparat di lapangan. Jika menemukan indikasi penyimpangan, warga diminta tidak takut untuk melapor. “Saya minta rakyat (merekam) video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” imbau Prabowo.