Ekonom UGM Sebut Perjanjian Dagang RI-AS Bukan Sekadar Perdagangan, Melainkan Ancaman Penjajahan Modern

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo, menilai Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement of Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah sekadar kesepakatan ekonomi, melainkan bentuk ancaman yang lebih mirip praktik penjajahan modern. Pandangan ini disampaikan setelah ia menelaah secara mendalam klausul-klausul yang tertuang dalam dokumen perjanjian tersebut.

“Ketika saya pelajari, loh ini tidak hanya trade ini, bukan trade tapi threat ini. Begitu saya lihat, loh ini bukan perdagangan, ini beyond perdagangan. Ya (penjajahan), saya mengatakan ya (penjajahan),” ujar Rimawan dalam program Perspektif One on One yang ditayangkan di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (7/5/2026).

Menurut Rimawan, dalam kerja sama internasional yang ideal, prinsip kesetaraan harus menjadi landasan utama, sebagaimana lazim diterapkan dalam teori permainan atau game theory. Namun, ia menemukan bahwa perjanjian ART justru menciptakan hubungan yang sangat timpang antara kedua negara, dengan Amerika Serikat berada dalam posisi yang jauh lebih dominan.

“Itulah kemudian kita coba menghitung, itu kok kewajibannya 211 untuk kita, Amerika cuma 9. Kok kayak begini? Saya dalami lagi. Begitu saya dalami, saya yakin bahwa ini beyond trade, ini sudah masuk politik, masuk kesehatan, masuk macam-macam,” ungkapnya.

Bersama tim peneliti dari UGM, Rimawan melakukan kajian dampak regulasi atau regulatory impact assessment terhadap seluruh pasal dalam ART. Mereka kemudian menyusun pemodelan matematis dengan menggunakan game theory yang didasarkan pada klausul-klausul perjanjian tersebut. Hasilnya, ditemukan setidaknya 36 beban asimetris yang harus ditanggung Indonesia, sementara Amerika Serikat tidak memiliki satu pun kewajiban serupa.

“Ada 36 beban asimetrik yang harus kita tanggung. Sementara, Amerika tidak ada. Apa yang terjadi? Muncul 9 manfaat, tapi dari 9 manfaat, 4 itu melanggar WTO. Kalau melanggar WTO urusannya repot, bisa disanksi banyak negara,” kata Rimawan.

Ia mencontohkan sejumlah klausul yang dinilai sangat berbahaya, seperti Pasal 5.1, 5.2, dan 5.6 yang memiliki substansi hampir sama. Pasal-pasal tersebut mewajibkan Indonesia untuk melapor terlebih dahulu kepada Amerika Serikat apabila ingin membuka kawasan perdagangan bebas baru dengan negara lain. Jika AS menilai negara-negara tersebut mengancam kepentingannya, maka Indonesia dilarang melanjutkan kerja sama tersebut.

Bahkan, Rimawan menyebut Indonesia berpotensi menjadi kepanjangan tangan atau proxy Amerika Serikat ketika mereka memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap negara ketiga. “Kayak kepanjangan tangan dari Amerika. Masalahnya, kalau kita mengikuti itu jadi musuh dunia, kawan tinggal Amerika dan Israel. Konsekuensi logisnya ya, cuma banyak orang salah merasa Amerika blok barat, teman Eropa dan lain sebagainya. Tapi, sejak Trump 2.0 sekarang saja dengan EU bersinggungan karena mau menyerang Greenland,” ujarnya.

Menanggapi argumen bahwa praktik penjajahan tidak mungkin terjadi karena ada perjanjian yang jelas, Rimawan mengingatkan bahwa hampir seluruh penjajahan tradisional di masa lalu justru dimulai melalui jalur perdagangan. Ia mencontohkan Belanda yang menjajah Indonesia, Perancis di Aljazair, Italia di Libya, hingga Jepang, yang semuanya memulai proses kolonialisasi lewat kesepakatan dagang.

“Semua penjajahan di muka bumi ini, di massa modern, semuanya pakai perjanjian. Tidak ada mereka yang datang kayak preman mengambil pohon cengkeh, tapi lewat perjanjian. Artinya, fakta bahwa kita bikin perjanjian yang sangat beradab itu, tidak berarti aspek kolonialistiknya tidak ada. Ini yang saya kira terjadi. Jadi, kalau alasan orang loh tidak bisa Amerika semua mau, kan ada perjanjiannya. Justru, perjanjiannya yang kasar begitu untuk memeras kita kasarnya,” tegas Rimawan.