Guru Besar Unhan Tegaskan Modernisasi Pertahanan Indonesia Sudah Jadi Kebutuhan Mutlak

JAKARTA – Zaman bergerak tanpa kompromi. Dan negara, menurut Prof Aris Sarjito, tak boleh ketinggalan. Saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Kebijakan Publik Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Rabu (22/4/2026), pesannya jelas: modernisasi pertahanan sudah jadi kebutuhan mutlak. Bukan lagi sekadar pilihan.

“Modernisasi bukan lagi agenda pilihan, melainkan kebutuhan strategis yang menentukan masa depan negara,” tegas Aris.

Dia melihat pergeseran yang drastis. Ancaman global kini tak lagi cuma bersifat konvensional. Semuanya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks: ancaman hibrida, serangan siber, dan perang berbasis data. Menghadapi ini, integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) bukanlah kemewahan. Itu adalah fondasi baru.

“Algoritma kini bisa membaca pola ancaman cuma dalam hitungan detik,” ujarnya. Kemampuannya melampaui analisis manusia biasa. Inilah yang mendorong transformasi sistem pertahanan dari yang sekadar reaktif, menjadi prediktif dan benar-benar adaptif.

Namun begitu, di balik keunggulan itu ada dilema yang pelik. Sistem otonom dan kecerdasan buatan, menurut Aris, menuntut kerangka etika dan hukum yang kuat. Tanpa itu, akuntabilitas dan nilai-nilai kemanusiaan bisa tergerus.

Tantangan terbesarnya justru sering datang dari dalam. Aris menyoroti resistensi birokrasi, struktur organisasi yang kaku, dan kemampuan adaptasi yang terbatas. Faktor-faktor inilah yang kerap memperlambat transformasi kebijakan.

“Kita sering memiliki visi digital, tetapi masih terjebak dalam struktur analog,” bebernya.

Karena itu, dia mendorong reformasi menyeluruh. Mulai dari menyederhanakan struktur, memperkuat budaya inovasi, sampai membenahi regulasi agar selaras dengan dinamika teknologi global.

Di sisi lain, Aris tak menampik pentingnya kerja sama internasional. Dalam orasinya, dia menyebut kolaborasi lintas negara sebagai akselerator modernisasi. Di tengah ancaman global yang kompleks, mustahil sebuah negara berdiri sendiri.

“Kolaborasi membuka akses teknologi canggih, mempercepat inovasi,” ungkapnya. “Kedaulatan di era sekarang bukan berarti isolasi. Justru kemampuan untuk membangun jejaring strategislah yang utama.”

Pada akhirnya, Aris menegaskan satu hal. Modernisasi pertahanan bukan cuma soal memadukan teknologi canggih. Ini tentang rekonstruksi total cara sebuah negara memahami ancaman dan merumuskan kebijakannya.

Kekuatan pertahanan modern tak lagi diukur dari kecanggihan alat semata. Tapi dari kemampuan negara mengelola inovasi secara etis, adaptif, dan punya visi jauh ke depan.

“Teknologi memberi kekuatan,” pungkas Aris Sarjito. “Namun hanya kebijakan yang bijaksana yang mampu mengarahkannya.”