Mantan Aktivis Kritik Dominasi Broker Politik dalam Praktik Money Politics

SulawesiPos.com – Suara kritis terdengar dalam diskusi bedah buku "Money Politics dan Demokrasi Elektoral" karya Mustamin Raga. Kali ini, datang dari mantan aktivis era 80-an, Mulawarman, yang lebih dikenal dengan panggilan Mul. Pandangannya tajam, menusuk langsung ke jantung persoalan.

Mul tak setuju dengan pandangan sempit soal politik uang. Bagi dia, memaknainya sekadar bagi-bagi uang ke pemilih itu keliru. Realitasnya jauh lebih kompleks. "Yang terbanyak itu bukan ke masyarakat kecil, tetapi ke broker, konsultan, iklan, bahkan pengacara. Itu bisa sampai 80 persen," ujarnya.

Jadi, biaya terbesar justru mengalir deras ke sektor lain: konsultan politik, lembaga survei, hingga jasa hukum. Intinya, uang itu lebih banyak berputar di kalangan elite industri politik itu sendiri.

Jangan Selalu Salahkan Rakyat Kecil

Di sisi lain, Mul gerah dengan narasi yang kerap menjadikan rakyat biasa sebagai kambing hitam. Menurutnya, banyak kajian selama ini terkesan menyudutkan masyarakat sebagai penerima pasif. Padahal, posisi mereka cuma bagian kecil dari rantai panjang yang rumit.

Yang justru perlu disorot adalah peran elite politik dan industri pendukungnya. Mereka inilah aktor dominan yang mendorong praktik itu terus hidup. Mul juga menyentil beberapa karya akademis, sebut saja tulisan Burhanuddin Muhtadi atau Djayadi Hanan, yang dinilainya belum sepenuhnya menempatkan masyarakat dalam bingkai moral kolektif.

Bagi Mul, akar masalahnya bukan pada hukum yang lemah. Bukan pula regulasi yang bolong. Persoalan utamanya ada di moralitas. Kekuatan moral masyarakat, menurutnya, mestinya jadi benteng utama demokrasi.

"Mari kita tidak hanya menyalahkan hukum atau sistem, tetapi moral masyarakat itu sendiri," tegasnya.

Di sinilah peran organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, juga komunitas kampus, dinilai sangat krusial. Mereka adalah representasi kekuatan moral yang seharusnya lebih vokal.

Kampus, Di Mana Peranmu?

Kritik Mul juga mengarah ke dunia akademik. Ia menyayangkan peran kampus, termasuk almamaternya sendiri Universitas Hasanuddin, yang dinilai kurang greget dalam merespons isu sosial semacam politik uang.

Harusnya, kampus jadi pusat produksi gagasan dan solusi. Bukan sekadar menara gading yang sibuk dengan urusan administratif belaka. Ruang diskusi publik yang kritis dan reflektif kini semakin langka. Padahal, masyarakat justru haus akan narasi yang mampu menjawab kegelisahan mereka.

"Semua negara maju karena kampusnya. Tapi kita masih kurang menghadirkan ruang-ruang seperti ini," keluhnya.

Literasi: Senjata yang Terabaikan

Tak lupa, Mul menyentil persoalan budaya baca. Ia membandingkan dengan figur seperti Barack Obama yang tetap akrab dengan buku meski sudah menjadi presiden. Budaya literasi di Indonesia, menurutnya, masih perlu digenjot habis-habisan. Hanya dengan membaca dan menulis lah kesadaran kritis masyarakat bisa dibangun.

Menutup paparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi. Kampus, media, dan organisasi masyarakat harus bersinergi membangun ekosistem pengetahuan yang sehat. Kehadiran forum seperti bedah buku ini, meski kecil, adalah langkah awal yang penting. Ruang untuk berdialog, mencari solusi, dan akhirnya memperkuat kesadaran publik bersama-sama.