Bocor Anggaran Bansos Capai 45 Persen, MPR Soroti Tumpang Tindih Program Pusat-Daerah

Anggota Badan Pengkajian MPR RI, K.H. Maman Imanul Haq, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya tumpang tindih program kerja dan tingginya tingkat kebocoran anggaran publik yang dinilai telah menjadi persoalan sistemik di Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi, ia menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah daerah yang terjepit oleh dominasi program pemerintah pusat, yang kerap tidak selaras dengan realitas maupun kapasitas di tingkat lokal.

“Hari ini pemerintahan daerah memang agak kesulitan karena banyak sekali programnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada daerah yang mencoba kreatif mengakomodasi program pusat tersebut, tetapi problemnya kapasitas daerah tidak sesuai. Tantangan menjadi kepala daerah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika dana desa dan anggaran lainnya masih longgar,” ujar Maman dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI yang mengusung tema “Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial.” Forum yang digelar di kawasan Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (2/6/2026) itu menjadi panggung bagi Maman untuk membeberkan sejumlah program pusat yang dinilai dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Salah satu contoh yang ia angkat adalah program koperasi desa. Menurutnya, penempatan koperasi sering kali tidak melibatkan pemahaman masyarakat setempat. “Contohnya di tempat saya di Jatiwangi, koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter atau ‘militeristik’ seperti ini sekarang nyata terjadi di depan kita,” ucapnya.

Sebagai legislator yang aktif mengawasi pelayanan publik dan keagamaan, Maman juga mengaitkan dampak pelemahan rupiah terhadap kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal Indonesia dalam membayar layanan Masyair mencakup Arafah, Muzdalifah, dan Mina berada di bawah negara tetangga seperti Myanmar dan Filipina.

“Kemampuan kita membayar layanan Masyair itu berada di level bawah, di bawah Myanmar dan Filipina. Jadi kalau ada keluhan jemaah haji kita menderita, ya karena bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan yang bersifat populis, bukan pelayanan terbaik,” jelas Maman.

Di luar sektor haji, Maman membeberkan data yang mencengangkan terkait kebocoran anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi energi. Menurutnya, buruknya validasi data dan praktik birokrasi perbankan menjadi celah utama. “Di Komisi VIII, kita melihat tingkat kebocoran bansos itu mencapai 45 persen atau sekitar Rp17 triliun. Ditambah lagi subsidi energi yang berkisar Rp100 triliun hingga Rp140 triliun. Ini akibat masalah validasi data dan permainan anggaran. Contohnya, salah satu bank Himbara ketika menyalurkan bansos menahan dananya dulu hingga 15 hari di beberapa daerah. Bayangkan berapa bunga yang mereka nikmati dari perputaran uang tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mendukung usulan para ekonom untuk menerapkan digitalisasi terintegrasi, seperti penggunaan QRIS atau sistem poin digital, guna menekan celah korupsi anggaran. Meskipun indikator ekonomi makro saat ini membuat masyarakat dan pelaku pasar khawatir tercermin dari memerahnya portofolio saham domestik Maman mengajak seluruh pihak untuk mencari faktor optimisme dan mukjizat bagi penguatan kembali nilai tukar rupiah.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti anekdot politik di daerah mengenai kebiasaan penguasa yang kerap mengedepankan identitas kelompok atau warna partainya ketimbang substansi pembangunan. “Saya ingat waktu rezim Golkar berkuasa dulu, lalu tiba-tiba PDI Perjuangan menang di Majalengka. Hal pertama yang dilakukan pemerintah daerah saat itu adalah mengecat ulang semua alat berat dengan warna merah. Padahal di seluruh dunia, standarnya alat berat itu warna kuning. Orang Indonesia itu segitunya, ketika berkuasa, warna kelompoknya yang harus dominan di mana-mana,” tuturnya.

Maman menegaskan bahwa pola pikir politik sektoral seperti itu harus segera ditinggalkan oleh para pimpinan bangsa demi menjaga muruah konstitusi negara. “Bagaimana caranya agar kita semua tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu? Sebab bernegara itu adalah berkonstitusi. Dan konstitusi kita sebenarnya hanya mengandalkan dua hal utama: penegakan HAM dan kesejahteraan rakyat secara merata,” pungkasnya.

FGD tersebut turut dihadiri oleh Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Ir. H. Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS, serta sejumlah anggota lainnya, yakni H. Muhammad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar, K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah dari Fraksi PKB, serta Sigit Purnomo dari Fraksi PAN. Forum ini juga melibatkan narasumber ahli, yaitu Dr. Idel Eprianto, Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta, dan Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014–2019.

Dari diskusi tersebut, dirumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi yang operasional, serta insentif fiskal bagi daerah yang konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional. Kedua, memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan risiko nilai tukar oleh korporasi dan BUMN melalui lindung nilai. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam dampak depresiasi rupiah terhadap kelompok rentan.

Seluruh masukan dari FGD ini akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi MPR RI terkait penguatan sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh terhadap gejolak nilai tukar.