TAUD Kritik Penanganan Kasus Penyiraman Andrie Yunus, Desak Pengadilan Sipil

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) kembali menyuarakan kritik pedas. Kali ini, sasaran mereka adalah langkah TNI dalam menangani kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Bagi mereka, pergantian jabatan di tubuh intelijen strategis militer sama sekali belum memuaskan rasa keadilan.

Muhamad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, jadi salah satu yang vokal. Ia menilai proses penyidikan berjalan tertutup, jauh dari kata transparan.

"Kami melihat bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini belum menunjukkan komitmen serius untuk mengungkap pelaku secara menyeluruh hingga ke rantai komando," ujarnya.

Bagi Isnur, mengusut hanya pelaku lapangan itu berbahaya. Itu cuma akan mengukuhkan impunitas, sebuah penyakit kronis dalam penegakan hukum kita. Ia bahkan menduga jumlah pelaku tak cuma segelintir, bisa mencapai belasan orang jauh lebih banyak dari yang diumumkan aparat.

"Pengungkapan yang berhenti pada pelaku lapangan justru akan memperkuat praktik impunitas yang selama ini menjadi persoalan serius," tegasnya.

Mencopot Jabatan, Tapi Lupa Hukum Pidana

Di sisi lain, TAUD juga menyoroti pergantian Kepala Bais TNI. Langkah yang disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban itu dinilai tak lebih dari sekadar formalitas. Isnur dengan tegas menyatakan, tanpa proses hukum pidana, pencopotan jabatan hanyalah ilusi akuntabilitas.

"Itu bukan pertanggungjawaban, melainkan pengalihan isu belaka," katanya.

Ia memperingatkan, tindakan internal seperti ini justru berisiko. Alih-alih membersihkan nama, malah bisa mengeratkan budaya kebal hukum di lingkungan militer.

Desakan untuk Diadili di Pengadilan Sipil

Lantas, solusi seperti apa yang diharapkan? TAUD bersikukuh, kasus ini harus dibawa ke ranah peradilan umum. Bukan peradilan militer yang tertutup.

Alasannya sederhana namun mendasar: kejadiannya berlangsung di ruang sipil dan korbannya adalah warga negara. Menurut Isnur, hanya proses yang terbuka dan independen yang bisa menjamin keadilan tak sekadar jadi wacana.

"Perkara ini terjadi di ruang sipil dan menyangkut keselamatan warga negara, sehingga harus diproses secara terbuka agar keadilan benar-benar terwujud," pungkasnya.