Analis: Kasus Andrie Yunus Harus Diadili di Pengadilan Militer dengan Transparansi

Di sisi lain, dia tak menutup mata. Dorongan agar kasus diadili secara militer harus dibarengi dengan jaminan keterbukaan. Bagi publik, yang penting bukan cuma hukuman berat. Legitimasi proses itu jauh lebih krusial.

“Hukuman yang berat tidak otomatis menghadirkan keadilan jika prosesnya tidak transparan, pengawasannya terbatas, dan akses publik dibatasi,” tandasnya.

Nah, di sinilah taruhannya. Kepercayaan masyarakat. Untuk menjaganya, Selamat mendesak TNI membuka seluruh proses seluas-luasnya. Mulai dari penyelidikan Polisi Militer yang profesional, tuntutan Oditur Militer yang meyakinkan, hingga fungsi pengawasan internal inspektorat. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan.

“TNI harus bisa menjelaskannya kepada publik,” jelasnya. Badan Pembinaan Hukum TNI pun disebut perlu memberi penyuluhan intensif kepada prajurit. Intinya, semua langkah harus mampu menepis keraguan yang mungkin muncul.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas itu, proses seadil apapun di mata hukum, bisa jadi terasa hambar di mata rakyat.