Kemendagri Dorong Analis Kebijakan Papua Jadi Think Tank Berbasis Data

Inisiatif penguatan kapasitas para analis ini bukanlah langkah kecil. Ini adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi yang lebih besar, yang ingin menuju standar kelas dunia. BSKDN, bersama LAN, melakukan pembinaan secara sistematis. Kerangka hukumnya sudah ada, merujuk pada UU ASN terbaru.

"Pembinaan analis kebijakan akan dilakukan secara berkelanjutan," ujar Yusharto.

Ia menjelaskan lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan tentu saja, berbasis pengetahuan.

Di sisi lain, kolaborasi dengan program seperti SKALA juga digeber. Sinergi ini diharapkan bisa mempercepat dampak. Optimisme pun muncul. Dengan menguatkan "think tank" di daerah, terutama di wilayah seperti Papua, peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Harapannya, langkah ini bisa jadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih nyata.