Mahfud MD: Korupsi dan Pengelolaan Program Pemerintah yang Tidak Profesional Juga Pelanggaran HAM

Tanggapan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyamakan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penentangan Hak Asasi Manusia, tak luput dari sorotan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD pun angkat bicara. Menurutnya, narasi HAM tak bisa dilihat dari satu sisi saja.

Dalam podcast Terus Terang Mahfud MD yang tayang Selasa lalu, ia mengingatkan satu hal penting. Pelanggaran HAM bukan cuma soal hak sipil dan politik.

"Juga ingat," tegas Mahfud, "siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakseimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM."

Pernyataannya itu jelas sebuah sindiran. Ia ingin penilaiannya dipahami secara utuh.

Mahfud lantas menjabarkan konsep HAM yang lebih luas. Setelah generasi pertama yang mencakup hak sipil dan politik, ada generasi kedua untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu generasi ketiga mencakup hal-hal seperti hak atas lingkungan hidup yang baik. Jadi, ruang lingkupnya sangat luas.

"Jadi, jangan hanya bicara bahwa kasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar itu adalah pelanggaran HAM," ujarnya lagi. Suaranya terdengar tegas. "Pengelolaan yang sewenang-wenang, jelas-jelas melanggar kewajaran, itu juga pelanggaran HAM."

Intinya sederhana. Menghalangi MBG memang salah. Tapi mengelola program itu dengan korup dan semena-mena? Itu sama buruknya, bahkan juga merupakan pelanggaran HAM. Kritik terhadap kebijakan, dalam pandangannya, justru bagian dari hak itu sendiri.

Di sisi lain, ia menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan. Teror terhadap para pengkritik MBG, Kopdes Merah Putih, atau Sekolah Rakyat. Baginya, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan terselubung yang membuat orang takut bersuara. Mirip dengan media yang tiba-tiba sumber dananya diputus.