MURIANETWORK.COM - Pemilu 2029 diprediksi akan menjadi ajang konsolidasi kekuatan politik lama yang telah mendominasi panggung nasional. Namun, di tengah proyeksi tersebut, Partai Gerakan Mandiri (Gema) Bangsa menawarkan sebuah paradigma baru yang berusaha keluar dari pola feodal-oligarkis. Melalui konsep Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik, partai ini berupaya menggeser fokus kekuasaan dari figur individu menuju sistem yang lebih kolektif dan meritokratis.
Mengurai Konsep: Dari Teori ke Praktik
Joko Kanigoro, Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, menjelaskan bahwa ketiga konsep tersebut saling berkait dan membentuk sebuah kerangka transformatif. Isoarkisme dijelaskannya sebagai fondasi normatif yang menekankan kesetaraan otoritas. Dalam pandangan ini, kekuasaan dipandang sebagai fungsi yang dapat dirotasi, bukan hak milik yang permanen atau sakral.
“Di sinilah gagasan Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi,” ujarnya.
Konsep ini hadir sebagai kritik terhadap personalisasi partai dan kepemilikan figur yang masih kuat dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Namun, prinsip normatif saja dinilai tidak cukup. Untuk itulah, Egalokrasi diajukan sebagai strategi operasionalnya.
Egalokrasi dan Desentralisasi sebagai Penggerak
Jika Isoarkisme adalah kerangka pikir, maka Egalokrasi adalah mesinnya. Konsep ini bertujuan menginstitusionalisasikan batasan kepemimpinan dalam sistem pemilu yang masih sangat figur-sentris.
“Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, Egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan melainkan menginstitusionalisasikan batasannya,” terang Joko.
Adapun Desentralisasi Politik menjadi jembatan transisi. Ruang lingkupnya bukan sekadar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, melainkan redistribusi otoritas di dalam tubuh partai sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memecah konsentrasi kekuasaan yang biasanya menumpuk pada ketua umum atau lingkaran elite tertentu.
“Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada ketua umum atau lingkar elite tertentu, melainkan dibagi dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur,” tegasnya.
Tantangan dan Peluang di Pemilu 2029
Dalam praktiknya, model seperti ini tentu menghadapi tantangan. Demokrasi yang terlalu cair berisiko mengalami fragmentasi, sementara organisasi yang sangat egaliter bisa menjadi lamban dalam pengambilan keputusan. Namun, Joko Kanigoro menekankan bahwa konsep yang ditawarkan bukanlah penghapusan struktur, melainkan pendisiplinan struktur tersebut melalui konstitusi internal yang tegas.
Dari sudut pandang ini, Pemilu 2029 bukan sekadar kontestasi elektoral biasa. Ia berpotensi menjadi laboratorium bagi model partai yang berusaha lepas dari jerat kartelisasi dan feodalisasi. Di tengah kejenuhan publik terhadap politik figur dan koalisi yang pragmatis, tawaran sistem yang setara dan terdesentralisasi bisa menjadi pembeda yang signifikan.
“Publik semakin rasional dan semakin sensitif terhadap inkonsistensi,” ingatnya.
Keyakinannya adalah, jika berhasil membangun basis elektoral yang solid meski tidak mayoritas model ini dapat memaksa konfigurasi politik nasional untuk bernegosiasi dengan paradigma baru. Dalam sistem multipartai, kekuatan terorganisir dengan persentase tertentu sering kali memiliki daya tawar yang kuat.
Menuju Babak Baru Demokrasi Organisasi
Pada akhirnya, ketiga konsep ini dimaksudkan untuk mengantar demokrasi Indonesia menuju fase yang lebih matang. Tujuannya adalah transisi dari demokrasi prosedural yang terjebak personalisasi, menuju demokrasi organisasi yang menempatkan sistem di atas figur.
“Dari demokrasi prosedural yang terjebak dalam personalisasi menuju demokrasi organisasi yang menempatkan sistem di atas figur,” yakin Joko.
Pemilu 2029 dipandang sebagai panggung penting untuk menguji gagasan ini. Bagi Partai Gema Bangsa, momentum tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah narasi politik alternatif yang berusaha menjawab kegelisahan atas struktur kekuasaan yang ada.
“Pemilu 2029 adalah panggung bagi generasi digital yang bukan eksperimen lagi dalam menentukan arah politik, menawarkan paradigma baru dengan mengubur paradigma lama. Dan hadirnya Partai Gema Bangsa adalah awal dari cerita baru politik Indonesia,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Pengamat Kritik Wacana Perluasan Peran TNI dalam Revisi UU Terorisme
BI Buka Layanan Penukaran Uang Baru 2026 via Aplikasi PINTAR
Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas Sejauh 3 Kilometer
Pemkot Makassar Tegaskan Penertiban PKL Berlanjut, Siapkan Skema Relokasi