Prabowo dan Alarm Demokrasi: Ketika Kritik Dikira Ancaman

- Rabu, 04 Februari 2026 | 13:50 WIB
Prabowo dan Alarm Demokrasi: Ketika Kritik Dikira Ancaman

Ketika Kritik Dianggap Ancaman: Alarm Bahaya bagi Demokrasi

Oleh: Nano Hendi Hartono, wartawan senior

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas kepala daerah kembali memantik perdebatan. Ia menegaskan, demonstrasi adalah hak warga negara yang sah asal tak keluar dari koridor hukum. Namun begitu, ada peringatan yang menyertai: demo yang berujung kerusuhan justru mencelakakan bangsa.

Secara sekilas, pernyataan itu wajar. Siapa sih yang mau ada kerusuhan? Tapi nada bicaranya yang cenderung mengeneralisasi, seolah-olah setiap aksi massa punya bibit chaos, itu yang bikin risau. Di sinilah alarm bahaya bagi demokrasi mulai terdengar nyaring.

Kita harus ingat, dalam demokrasi, demonstrasi bukan pengganggu stabilitas. Ia justru mekanisme koreksi. Sebuah saluran bagi publik ketika ruang dialog formal sudah tak mempan lagi. Sejarah kita sendiri membuktikan, perubahan besar mulai dari gerakan reformasi sampai koreksi kebijakan sering lahir dari keberanian rakyat bersuara di jalanan.

Faktanya, mayoritas demonstrasi berjalan damai. Coba lihat aksi mahasiswa, buruh, atau masyarakat adat. Mereka turun dengan tertib, bawa tuntutan yang rasional. Menggampangkan semua demo sebagai calon kerusuhan itu keliru. Bahkan berbahaya, karena bisa mengikis makna kritik sebagai pilar demokrasi.

Nah, ketika negara mulai memandang kritik sebagai ancaman, saat itulah demokrasi kita perlahan bergeser. Bergeser menuju sesuatu yang lebih otoriter, meski dibungkus dengan jargon stabilitas.

Lalu, bagaimana jika memang ada kerusuhan? Pertanyaan kuncinya bukan "mengapa rakyat berdemo?", melainkan "siapa dalang di balik kekacauan itu?".

Menurut sejumlah saksi dan pelaku di lapangan, kericuhan kerap bukan berasal dari massa inti. Sering ada aktor-aktor tak dikenal yang menyusup, memprovokasi, atau memancing bentrok dengan aparat.

Di sinilah peran penegak hukum seharusnya jelas: usut tuntas provokatornya, buru aktor intelektualnya, dan lindungi hak demonstran yang damai. Sayangnya, yang kerap terjadi malah terbalik. Massa aksi digebuki secara kolektif, dicap perusuh, sementara provokatornya hilang entah ke mana. Pendekatan seperti ini jelas bukan solusi. Ini jalan pintas yang berisiko, karena menormalisasi pembungkaman dan memberi alasan untuk represi.

Demokrasi Tak Boleh Takut pada Rakyatnya

Pemimpin yang kuat justru yang tak alergi kritik. Ia mampu mengolah suara protes menjadi energi untuk perbaikan. Demokrasi itu tumbuh dari kepercayaan, bukan ketakutan. Percaya bahwa rakyatnya dewasa untuk bersuara, dan negaranya bijak untuk mendengar.

Pernyataan seorang presiden punya daya resonansi yang luar biasa. Sampai ke aparat paling bawah sekalipun. Kalau narasi "demo pasti rusuh" lebih kencang daripada "demo adalah hak konstitusi", ya aparat di lapangan akan bertindak sepihak. Mereka akan lebih waspada pada massa daripada pada potensi pelanggaran HAM yang mungkin mereka lakukan sendiri.

Ini bukan soal pribadi Pak Prabowo. Ini soal arah demokrasi kita mau dibawa ke mana. Apakah negara akan jadi rumah untuk berdialog, atau malah berubah jadi benteng yang curiga pada setiap penghuninya?

Negara memang wajib tegas pada anarkisme dan perusakan. Tapi ketegasan itu harus tepat sasaran. Membedakan antara demonstran damai dan pelaku kerusuhan adalah keharusan. Bukan hanya hukum, tapi juga moral.

Kalau aparat serius menegakkan hukum, fokusnya harus pada tiga hal. Pertama, mengidentifikasi dan menindak provokator, bukan mengkriminalisasi massa. Kedua, melindungi hak menyampaikan pendapat, seperti yang dijamin konstitusi. Ketiga, transparan dalam menangani konflik, biar publik tidak kehilangan kepercayaan.

Tanpa itu, ya peringatan tentang kerusuhan cuma akan dibaca sebagai sinyal untuk membatasi ruang sipil. Titik.

Pada akhirnya, kritik bukan ancaman bagi negara. Justru negara yang takut dikritiklah yang sedang dalam bahaya. Demokrasi yang sehat itu ramai, berisik, penuh protes. Tapi ia mampu mengelola perbedaan itu dengan adil dan beradab.

Jika kritik dianggap ancaman, yang terancam bukan cuma kebebasan kita hari ini. Tapi masa depan demokrasi itu sendiri.

Dan ketika alarm bahaya itu berbunyi, sudah seharusnya kita semua mendengarnya.

Editor: Handoko Prasetyo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar