DIY Siapkan Rp4,5 Miliar untuk Tekan Stunting hingga 8,4%

Di sisi lain, Eko juga mendorong Pemkot untuk memperkuat kelembagaan Posyandu. Ia ingin Posyandu dikelola di bawah koordinasi Dinas Kesehatan secara lebih solid. Anggaran tambahan untuk PMT dan kesejahteraan kader juga harus diprioritaskan.

“Pendampingannya harus gotong royong. Bantuan pangan penting, tapi yang lebih penting lagi mengubah pola konsumsi keluarga. Biar balitanya tumbuh sehat,” tambahnya.

FGD itu juga dihadiri sejumlah pejabat lain. Ada Ketua DPRD Kota Yogyakarta FX. Wisnu Sabdono Putro, Ketua Komisi D Darini, serta Kepala Bidang di Dinas PMKKPS DIY, Suedy.

Wisnu Sabdono Putro sepakat bahwa stunting adalah isu strategis. Butuh keterlibatan aktif masyarakat dan kader. Ia memberi contoh sederhana: pembagian telur secara rutin dan penguatan dapur umum untuk kegiatan sosial bisa jadi langkah awal yang efektif.

Suedy, dari sisi teknis, menjabarkan bahwa Pasal 14 Perda itu memberi hak pada tiap kelurahan untuk menerima Dana Keistimewaan. Masyarakat punya ruang untuk terlibat aktif mencegah stunting. “Alokasi Rp100 juta per kelurahan tahun lalu saja sudah bisa menjangkau lebih dari 15 ribu penerima manfaat,” jelasnya.

Pandangan lain datang dari Darini. Ketua Komisi D ini mengingatkan, stunting bukan semata-mata soal ekonomi. Pola asuh punya pengaruh besar.

“Karena itu, pendidikan bagi calon pengantin dan para ibu tentang pengasuhan anak harus jadi bagian dari upaya pencegahan kita,” pungkas Darini.