"Indikator utamanya jelas, apakah iuran ini mempercepat pembukaan gerbang bantuan atau menghentikan agresi?" tambahnya.
"Kalau cuma seremonial, ya mending dananya dialokasikan lewat lembaga kredibel seperti BAZNAS. Langsung membantu warga di Gaza."
Sebagai solusi, ia menawarkan pembentukan Komite Pengawas Independen. Anggotanya bisa dari tokoh agama, akademisi, sampai pakar hukum internasional. Pola komunikasi pemerintah, kata dia, harus berubah dari top-down jadi konsultasi publik yang lebih terbuka.
"Komite ini nantinya bertugas memantau kinerja perwakilan Indonesia di Board of Peace setiap bulan. Jangan sampai ada 'diplomasi dua muka'; narasi keras di podium PBB harus selaras dengan ketegasan di ruang tertutup," tegas Bachtiar.
Poin terakhir yang ditekankan adalah fokus. Diplomasi Indonesia, menurutnya, harus berpusat pada kemerdekaan politik Palestina. Bukan sekadar soal manajemen konflik atau renovasi bangunan yang bisa hancur lagi kapan saja. Itu semua, tanpa ada konsekuensi hukum bagi agresor, terasa sia-sia.
Artikel Terkait
Kertas Bekas Kasus Narkoba Bikin Penyidik Cilandak Kena Sanksi
Kapolri dan Jajaran Pimpinan Polri Berduka, Melayat Ibu Meriyati Hoegeng
Korban Pencurian Rp 50 Juta Berbalik Jadi Tersangka Usai Gasak Maling Sendiri
Meri Hoegeng, Istri Sang Kapolri Legendaris, Tutup Usia di Usia 100 Tahun