Palestina dan Luka Lama Peradaban Islam

Dua pekan lalu, umat Islam sedunia memperingati Isra' Mikraj. Momen agung itu, di mana perintah salat lima waktu diturunkan. Kiblat pertama kita? Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kota suci yang kini, ironisnya, jadi sasaran bombardir Israel.

Konflik yang melanda Palestina ini, kalau kita tilik, punya akar yang dalam dalam sejarah peradaban Islam. Peradaban kita pernah berdiri tegak selama tiga belas abad sejak Nabi Muhammad SAW membangun Madinah, sampai akhirnya Khilafah Utsmani runtuh di 1924. Sudah lebih dari seabad umat Islam hidup tanpa kepemimpinan global yang satu. Tanpa pelindung sejati untuk jiwa, harta, dan tanah. Palestina, sayangnya, membayar harga yang paling mahal untuk keadaan ini.

Menurut Qatar News Agency, korban jiwa di Palestina sejak Oktober 2023 sudah mencapai angka yang memilukan: 71.562 syahid. Luka-luka? Lebih dari 171.000 orang. Tapi penderitaan mereka bukan cuma dari ledakan bom. Ada juga siksaan yang lebih pelan, lebih sistematis: kelaparan yang diakibatkan oleh blokade bantuan kemanusiaan.

Kita mungkin ingat Kapal Madleen, bagian dari gerakan Global Sumud Flotilla, yang coba bawa bantuan ke Gaza di Juni 2025. Nasibnya? Dicegat militer Israel di perairan internasional. Para aktivisnya, termasuk Greta Thunberg, dideportasi. Itu belum akhir cerita. Di penghujung 2025, Israel mencabut izin kerja 37 organisasi kemanusiaan internasional yang beroperasi di Gaza.

Akibatnya bisa ditebak. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO, menyuarakan keprihatinan yang mendalam.

Lebih dari 100.000 anak, ditambah 37.000 ibu hamil dan menyusui di Gaza, diprediksi akan menderita kekurangan gizi akut. Sebelumnya, laporan IPC sudah memperingatkan: setidaknya 1,6 juta penduduk Gaza terancam kerawanan pangan parah hingga pertengahan 2026.

Di sisi lain, perampasan tanah terus berjalan. Gerakan Zionis religius Mizrachi dengan terang-terangan menyebut perluasan permukiman sebagai strategi inti untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina. Pandangan serupa datang dari dalam Israel sendiri.

Yair Dvir, juru bicara organisasi hak asasi manusia B'Tselem, menilai kebijakan permukiman Israel itu punya karakter pembersihan etnis.

Israel tentu tak bisa berbuat semena-mena sendirian. Negara ini adalah produk dari gerakan Zionisme, yang momentum politiknya dapat angin lewat Deklarasi Balfour 1917 oleh Inggris. Dukungan itu kemudian diwarisi oleh Amerika Serikat, yang jadi penopang utama eksistensi Israel hingga kini. Ingat 'deal of the century' Donald Trump? Rencana Perdamaian Timur Tengah itu menjanjikan investasi fantastis, puluhan miliar dolar, untuk membangun terowongan penghubung dan pulau buatan di Gaza seperti dilaporkan Al Jazeera.

Dengan realitas seperti ini, harapan pada PBB untuk menyelesaikan konflik terasa naif. Keterbatasan kewenangannya, ditambah dominasi hak veto negara-negara besar seperti AS di Dewan Keamanan, membuat banyak resolusi hanya berakhir di atas kertas. Sekadar kecaman diplomatik atau seruan gencatan senjata sementara, tanpa mekanisme penyelesaian yang konkret dan berkelanjutan.

Hukum internasional pun sering kali tampak lumpuh. Selama itu pula, penderitaan warga Palestina berlanjut: kelaparan, perampasan tanah, kematian. Proyek perluasan pengaruh Zionisme ini jelas bukan cuma soal teritori. Ambisinya lebih besar: memperkuat posisi Israel dalam peta politik dan ekonomi global.

Baru-baru ini di World Economic Forum di Davos, AS memaparkan rencana "New Gaza" yang akan dijadikan pusat pariwisata pantai. Konflik ini, pada hakikatnya, adalah produk dari dinamika sejarah dan pergeseran peradaban yang digerakkan oleh ideologi. Tanpa refleksi mendalam yang juga berangkat dari kerangka ideologis, upaya penyelesaian hanya akan jadi solusi teknokratis yang bersifat sementara.

Kini, hegemoni budaya bekerja halus. Dalam dunia yang katanya terbuka tanpa sekat, pilihan-pilihan yang terlihat netral sering kali justru merupakan bentuk penjajahan gaya baru. Akibatnya, persoalan mendasar umat Islam, seperti di Palestina, mudah sekali direduksi jadi sekadar konflik lokal antara dua pihak. Seolah itu bukan urusan kita bersama.

Situasi makin rumit dengan keterlibatan beberapa negara mayoritas Muslim dalam The Abraham Accords. Perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel yang dimediasi AS sejak 2020 itu, diikuti oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Semangat ini bahkan merambah ke negara non-Arab melalui apa yang disebut Abraham Alliance.

Padahal, sejarah mencatat, umat Islam pernah memiliki peradaban adidaya Daulah Islamiyah atau Kekhalifahan yang berfungsi sebagai 'junnah' atau perisai. Sebuah otoritas politik yang melindungi keamanan dan kehormatan kolektif. Fungsi vital itu kini terpecah-pecah oleh batas-batas negara bangsa, warisan dari perjanjian Sykes-Picot 1916 yang memfragmentasi wilayah.

Pada akhirnya, Palestina bukanlah konflik biasa. Ia memiliki kedudukan sentral dalam jantung peradaban Islam. Sayang, kini sering dipandang sebagai entitas politik biasa saja. Palestina adalah mercusuar. Penderitaan fisik yang mereka alami adalah cermin nyata dari keyakinan kita sendiri: apakah hukum Islam masih mampu mengatur hingga tataran politik yang paling tinggi, atau tidak.

Yerusalem, atau Al-Quds, adalah kota suci tiga agama. Tahun 637 M, kota ini diserahkan secara damai oleh Patriark Sophronius kepada Khalifah Umar bin Khattab. Itu adalah simbol kepercayaan, sebuah penyerahan yang dijamin oleh keamanan, keadilan, dan perlindungan di bawah kepemimpinan Islam. Sebuah warisan sejarah yang maknanya kini terasa sangat jauh dari realitas yang kita saksikan.