Ekonom UMY Dukung Wacana Potong Gaji Menteri, Tapi Ingatkan Tak Cukup Atasi Defisit

Wacana pemotongan gaji menteri sebesar 25% mendapat sorotan. Menanggapi hal itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menyebut langkah tersebut tepat arah. Terutama di tengah tekanan defisit APBN yang kian terasa berat.

“Pemotongan gaji pejabat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat untuk memberikan contoh penghematan dan efisiensi anggaran negara,” ujar Imamudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).

Bagi dia, ini bukan cuma soal angka penghematan. Ada nilai simbolis yang jauh lebih kuat di baliknya.

“Ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jajaran pemerintah itu sendiri. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat sedang tertekan, sinyal semacam ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” imbuhnya.

Namun begitu, langkah simbolis saja jelas tak cukup. Imamudin menegaskan, efisiensi dari pemotongan gaji pejabat tidak akan sanggup menutup tekanan fiskal yang sesungguhnya. Ia pun secara tegas menolak opsi menambah utang luar negeri sebagai solusi.

Alasannya sederhana tapi krusial: utang kita berdenominasi dolar AS. Dengan rupiah yang sudah melemah hingga tembus Rp 17.000 per dolar, nilai utang yang sudah ada saja membengkak dalam hitungan rupiah. Menambah utang baru di saat seperti ini? Menurut Imamudin, itu justru memperburuk beban fiskal kita ke depannya.

Lalu apa alternatifnya?

Imamudin mendorong pemerintah untuk serius menggarap pengembalian aset negara dari kasus korupsi. Potensi ini, katanya, sering luput dari kalkulasi fiskal formal padahal nilainya bisa signifikan untuk situasi darurat.

Di sisi lain, ia mendukung langkah penghematan yang sudah mulai dijalankan, seperti memangkas anggaran perjalanan dinas dan mengetatkan pencairan dana pembangunan. Hanya saja, ke depan, langkah itu harus diperdalam.

“Pemerintah akan lebih ketat lagi dalam pemanfaatan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor-sektor yang tidak prioritas adalah langkah yang tidak bisa dihindari,” pungkas Imamudin.

Wacana ini sendiri mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan gajinya dipotong, bahkan memprediksi potongannya bisa sampai 25%. Meski begitu, Purbaya menegaskan, keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.