Laba Bersih BTN dan BSN Melonjak 54,37 Persen Hingga Mei 2026

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama entitas anaknya, Bank Syariah Nasional (BSN), mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,85 triliun hingga Mei 2026. Angka ini melonjak 54,37 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,19 triliun.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang mencapai Rp7,13 triliun. Realisasi itu meningkat 15,15 persen year-on-year dari posisi Rp6,19 triliun pada Mei 2025.

Ekspansi penyaluran kredit dan pembiayaan turut mendorong capaian ini. Hingga Mei 2026, total kredit dan pembiayaan konsolidasi BTN tercatat Rp403,06 triliun, tumbuh 9,97 persen dibandingkan Rp366,52 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) konsolidasi perseroan mencapai Rp433,95 triliun. Jumlah itu naik 9,09 persen secara tahunan dari sebelumnya Rp397,78 triliun.

BTN juga berhasil menjaga profitabilitas operasional. Laba operasional konsolidasi hingga Mei 2026 tercatat Rp2,39 triliun, melesat 58,37 persen dibandingkan Rp1,51 triliun pada Mei 2025. Sementara itu, pre provision operating profit (PPOP) BTN Group mencapai Rp3,98 triliun, meningkat 20,07 persen dari Rp3,31 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menilai pencapaian ini menunjukkan fundamental bisnis perseroan tetap solid di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, sektor perumahan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar.

"Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada. Karena itu, BTN optimistis sektor perumahan tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Nixon dalam keterangan resmi, Senin, 15 Juni 2026.

Sepanjang tahun ini, BTN berencana terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik dari sisi kepemilikan rumah maupun layanan keuangan pendukung lainnya.