Diklat ASN dan Ironi Negara yang Sibuk Data tapi Miskin Analisis

Tapi perlu dicatat, membangun pemimpin yang melek data bukan berarti mengubah mereka jadi analis teknis atau programmer. Kepemimpinan berbasis data bukan soal kemampuan menulis kode atau mengolah dataset rumit. Itu ranah teknis yang penting, tapi bukan inti dari peran seorang pemimpin.

Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin di era ini adalah kemampuan kognitif dan strategis: bisa mengajukan pertanyaan tepat terhadap data, paham konteks di balik angka, mengenali bias, serta menggunakan data sebagai pertimbangan kebijakan bukan sekadar alat legitimasi untuk keputusan yang sudah dipatok dari awal.

Contohnya, seorang pimpinan yang melek data tak harus bisa mengolah dataset sendiri. Ketika melihat angka kemiskinan naik, ia tak langsung menyimpulkan itu adalah kegagalan kebijakan. Ia akan menelusuri dulu: jangan-jangan kenaikan itu disebabkan perubahan metodologi pendataan, perluasan cakupan survei, atau memang betul terjadi penurunan kesejahteraan.

Sebaliknya, tak jarang rapat kebijakan diisi paparan data 20 slide, tapi ditutup dengan satu kalimat pamungkas: "di lapangan rasanya tidak seperti itu". Pada detik itu, data berubah fungsi. Dari alat analisis menjadi sekadar ornamen presentasi.

Pengalaman penulis sendiri cukup menggambarkan paradoks ini. Dulu, penulis terlibat dalam pengembangan aplikasi dashboard kinerja bernama Makarti 5.0. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan capaian unit kerja secara visual, mulai dari aspek branding, inovasi, jaringan, hingga pembelajaran. Secara konsep, tujuannya mulia: membantu pimpinan membaca kinerja organisasi secara utuh dan merumuskan strategi.

Tapi yang terjadi ironis. Alih-alih mendiskusikan pola kinerja yang muncul misalnya unit mana yang unggul dalam inovasi atau lemah dalam kolaborasi fokus pimpinan malah ke satu hal: unit kerja mana yang belum mengisi data. Perhatiannya bergeser dari membaca makna data menjadi memastikan kepatuhan administratif.

Momen itu menyadarkan satu hal. Persoalan utamanya bukan pada ada atau tidaknya sistem, tapi pada cara berpikir tentang data itu sendiri. Ketika data hanya dipahami sebagai kewajiban untuk diisi, dashboard secanggih apapun tak akan pernah jadi alat pengambilan keputusan. Ia cuma jadi instrumen kontrol, bukan instrumen pembelajaran.

Situasi ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan berbasis data bukan terletak pada ketersediaan informasi. Tapi pada distribusi kapasitas berpikir. Struktur organisasi tetap hierarkis, tapi proses berpikirnya terbalik: yang memahami realitas ada di bawah, sementara yang memegang otoritas keputusan ada di atas, dengan literasi data yang terbatas.

Fenomena serupa terlihat dalam manajemen talenta birokrasi, contohnya dalam proses pemilihan pejabat lewat Baperjakat. Idealnya, proses ini berbasis data kinerja, rekam jejak, hasil asesmen, dan pemetaan potensi. Namun pada kenyataannya, keputusan seringkali lebih dipengaruhi persepsi subjektif, aduan informal, atau narasi personal yang sulit diverifikasi.

Di sinilah literasi data para pemimpin jadi krusial. Tanpa kemampuan membaca dan mempercayai data secara kritis, instrumen-instrumen modern seperti e-kinerja atau talent pool berisiko cuma jadi ritual administratif belaka. Sistemnya sudah dibangun, indikatornya ada, tapi keputusan strategis tetap diambil dengan logika lama: intuisi, kedekatan, dan kompromi kekuasaan.

Pada akhirnya, negara berbasis data akan selalu gagal jika dipimpin oleh elite yang lebih percaya pada intuisi daripada bukti. Transformasi digital tanpa diiringi transformasi cara berpikir hanya akan melahirkan birokrasi yang tampak modern di layar, tapi feodal di ruang rapat. Dan di situlah, diklat kepemimpinan ASN seharusnya tak lagi sekadar mencetak pejabat patuh prosedur, melainkan pemimpin yang mampu berpikir jernih di tengah banjir data.