Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, CBA Nilai Tak Efektif hingga Diduga Sarat Masalah Anggaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung punya pengakuan menarik. Menurutnya, masih ada saja pihak-pihak yang tak sepakat dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai cara menangkal banjir. Bahkan, ada kesan sebagian orang justru terlihat "senang" saat ibu kota kebanjiran. Pernyataan ini tentu mengundang tanya.
Padahal, OMC sendiri digadang-gadang sebagai langkah mitigasi. Tujuannya sederhana: mengurangi intensitas hujan ekstrem, terutama ketika ancaman banjir sudah di depan mata. Tapi rupanya, niat baik ini tak serta merta diterima. Kritik malah berdatangan dari berbagai penjuru.
Lukmanul Hakim, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, termasuk yang vokal. Ia menilai kebijakan Pramono Anung ini meleset. Program yang ingin memindahkan awan hujan itu, di matanya, cuma buang-buang uang saja.
“Biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp300 juta untuk sekali penerbangan. Ini kebijakan yang tidak efektif dan membebani anggaran,” tegas Lukmanul.
Tak hanya dari politisi, suara pedas juga datang dari Center for Budget Analisis (CBA). Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, mengaku geram dengan pola pelaksanaan OMC yang menurutnya janggal. Ia menyoroti peran BPBD dan BMKG yang dinilai bermasalah.
“Saya gemes sekali dengan BPBD dan BMKG. Masa setiap kali Pramono Anung mau menangani banjir dengan OMC harus dimonopoli oleh BMKG,” ujar Uchok, Kamis (29/1/2026).
Ia menduga kuat ada pelanggaran aturan. Soalnya, pelaksanaannya tak melalui lelang dan cenderung swakelola. “Ini pelanggaran berat, bahkan bisa diduga korupsi jika tidak dilelang oleh BPBD DKI Jakarta,” tegasnya. CBA bahkan sudah meminta Kejaksaan Agung menyelidiki pengelolaan anggaran OMC tahun 2025 yang dikelola BMKG.
Di sisi lain, efektivitas OMC pun makin dipertanyakan. Faktanya, banjir tetap saja terjadi. Pada Kamis (29/1/2026) lalu, meski operasi modifikasi cuaca sudah dijalankan, 18 RT di Jakarta masih terendam. Penyebabnya adalah luapan Kali Ciliwung akibat hujan deras sehari sebelumnya.
Kejadian ini seperti menyiram bensin pada bara. Perdebatan publik kian panas. Bukan cuma soal efektif atau tidaknya OMC, tapi juga transparansi anggaran dan perlunya evaluasi total terhadap kebijakan penanganan banjir yang satu ini. Jakarta butuh solusi, bukan sekadar proyek.
Artikel Terkait
774 Pelanggaran Disiplin Terjadi di Kemenimipas, Bolos Kerja Mendominasi hingga 42 Pegawai Dipecat
Mentan Amran: Capaian Pangan Nasional Tak Lepas dari Peran TNI, Stok Beras Capai Rekor 5,12 Juta Ton
KPK Soroti 27.969 Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifikat, Rawan Konflik dan Korupsi
Warkop Dg Anas: Meja Kopi Sederhana yang Menjadi Titik Temu Para Legenda Makassar